Sekolah ramah anak solusi antisipasi tawuran

Semarang (ANTARA Jogja) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program sekolah ramah anak yang diharapkan mampu mengantisipasi kekerasan dan tawuran.

"Kami sedang susun draf-nya (sekolah ramah anak), sudah 90 persen jadi," kata Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PP-PA Wahyu Hartomo, usai seminar bertajuk "World Fit for Children" di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, sekolah ramah anak nantinya akan difokuskan menggarap tiga domain, yakni anak, guru, dan orang tua, ditambah kalangan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk mewujudkan keluarga ramah anak.

Kalau sudah sampai taraf keluarga ramah anak, kata dia, sudah tidak ada lagi kekerasan yang terjadi dalam keluarga sehingga anak-anak tidak terpengaruh budaya kekerasan yang menyebabkannya melakukan tawuran.

Namun, kata dia, Kementerian PP-PA akan fokus menggarap program sekolah ramah anak yang akan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari fisik, seperti fasilitas toilet sampai desain tangga yang nyaman untuk anak.

"Yang terpenting dari konsep sekolah ramah anak, jangan sampai ada kekerasan dalam bentuk apa pun yang dilakukan, baik oleh guru atau siapa saja. Anak-anak harus diberikan perhatian dan kasih sayang," katanya.

Ia mencontohkan kebiasaan guru menyalami anak-anak didiknya saat jam masuk sekolah yang membuat anak merasa diberi perhatian dan kasih sayang sehingga akan diterapkan dalam konsep sekolah ramah anak.

"Nantinya, sekolah ramah anak ini akan ada di seluruh kabupaten/kota, baik sekolah negeri maupun swasta. Untuk 'pilot project', kami pilih beberapa sekolah, salah satunya di Kabupaten Semarang," katanya.

Meski masih dalam proses penyusunan draf, dia mengatakan, Kementerian PP-PA sejauh ini sudah melakukan advokasi dan pendampingan di sekolah-sekolah yang akan ditunjuk untuk menerapkan sekolah layak anak.

Berkaitan dengan maraknya tawuran, ia mengaku guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab jika ada anak didiknya yang terlibat tawuran, setidaknya ada sanksi berupa pencopotan maupun mutasi.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melakukan rapat internal berkaitan dengan itu, sementara kami juga punya program sendiri, yakni sekolah ramah anak. Jangan sampai ada lagi kekerasan," kata Wahyu.
(KR-ZLS)