Penurunan akreditasi akibat tawuran tidak tepat

Medan (ANTARA Jogja) - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menurunkan akreditasi bagi kampus yang mahasiswanya tawuran tidak tepat.

"Tidak ada kaitan tawuran dengan akreditasi. Selain lembaga akreditasi independen, dalam akreditasi tidak ada disebutkan tolak ukurnya soal tawuran. Jadi ancaman penurunan akreditasi dan termasuk menutup prodi (program studi) karena tawuran mahasiswa sangat tidak relevan, jadi harus dicari cara lain," katanya di Medan, Sabtu.

Menurut dia, keresahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melihat semakin seringnya aksi tawuran mahasiswa dan bahkan hingga menelan korban jiwa seperti yang belum lama ini terjadi di Makassar bisa dimaklumi dan dinilai wajar.

"Tetapi soal adanya sanksi berupa penurunan akreditasi bagi kampus karena mahasiswanya tawuran saya tidak setuju karena memang tidak ada korelasinya alias tidak tepat," katanya.

Justru tindakan itu bisa membuat masalah baru yang bisa mengancam mahasiswa dan dunia pendidikan.

Bagi mahasiswa yang tidak ikut tawuran di kampus, misalnya, tentu saja berontak karena akreditas kampusnya yang diturunkan memberi dampak negatif bagi dirinya sebagai mahasiswa atau lulusan kampus tersebut.

Sementara kampus yang diturunkan akreditasinya merugi dari semakin berkurangnya minat calon mahasiswa masuk kampus itu dan fasilitas lain yang menjadi berkurang karena akreditasinya diturunkan.

"Harus ada penanganan yang lebih tepat. Yang pasti bukan dengan penurunan akreditasi dan penutupan prodi," katanya.

Apalagi, kata dia, soal tawuran itu banyak dipengaruhi faktor dalam diri mahasiswa sendiri yang terkait dengan didikan orang tua, pengaruh lingkungan dan kebijakan otoritas kampus serta kaitan hak asasi manusia.

Kampus yang tidak bisa dimasuki aparat keamanan dan kemudian dosen atau guru yang bisa diadili karena memberikan hukuman kepada mahasiswa, misalnya, membuat mahasiswa menjadi merasa semakin "jago" alias kebal.

"Harus dicari sanksi yang tepat dan untuk itu pemerintah, kalangan akademisi termasuk psikolog, pihak keamanan, orang tua dan yang mewakili mahasiswa harus duduk satu meja untuk membahas dan mencari solusi tepat," katanya.

Mendikbud Mohammad Nuh di Makassar, Jumat(12/10), mengatakan, tawuran dapat berujung sanksi kepada mahasiswa termasuk kampusnya berupa penurunan akreditasi.

Ia mengatakan, penurunan akreditasi itu berlaku bagi semua perguruan tinggi dimana jika terbukti mahasiswanya terlibat tawuran, apalagi tawuran yang sering terjadi.

Bukan hanya akreditasi yang diturunkan, prodi mahasiswa yang terlibat pertikaian juga akan ditutup.

Namun sebelum prodi ditutup, akan diberikan sanksi berupa tidak bisa menerima mahasiswa selama beberapa tahun hingga akhirnya ditutup secara permanen.

"Semoga dengan langkah seperti itu, semua pihak yang terkait bisa saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di dalam kampus karena kampus merupakan salah satu pusat pendidikan, bukan ajang aktualisasi diri ke arah negatif," katanya.

(E016)