Angka partisipasi KB DIY capai 79,43 persen

Jogja (Antara Jogja) - Angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012 telah mencapai 79,43 persen, kata Kepala Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi ini, Heri Sudiyati.

"Angka 79,43 persen cukup tinggi karena masih di atas angka nasional yang masih mencapai 59 persen. Angka itu juga mewakili tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam melakukan program Keluarga berencana (KB),"katanya di Yogyakarta, Kamis.

Dia menjelaskan persentase 79,43 persen tersebut yakni sebanyak 438.788 peserta yang telah berpartisipasi dari total Pasangan Usia Subur (PUS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berjumlah 552.422 orang.

Jumlah tersebut, kata dia, didorong dari angka rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak ("Total Fertility Rate"-TFR) di DIY sesuai yang menurun yakni di kisara 2,1 per perempuan usia subur.

"angka FTR DIY masih dibawah FTR nasional yang sesuai Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 masih berkisar 2,6 per perempuan usia subur,"katanya.

Sementara itu, mengenai ragam alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat DIY, menurut Heri, dari tinjauan di lapangan, masyarakat setempat lebih banyak menggunakan pil KB atau suntik dibandingkan alat kontrasepsi lainnya.

"Peserta KB di DIY masih terbiasa dengan suntik dan pil KB, dari seluruh peserta, pengguna pil KB dan suntik mencapai 254.616 orang,"katanya.

Meski demikian, kata dia, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap alat kontarsepsi jangka panjang bisa lebih banyak digunakan masyarakat karena lebih lama dalam menjamin keikutsertaan peserta dalam mengikuti program KB.

"Alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD (spiral) serta MOP atau vasektomi lebih disarankan karena dapat lebih lama menjaga peserta untuk tidak "drop out" dalam program KB,"katanya.

BKKBN DIY , kata dia, akan terus mensosialisasikan program KB khususnya menekankan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang sebagai upaya mengurangi kemiskinan.

(KR-LQH)