Sleman (Antara Jogja) - Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mencanangkan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan Terpadu 2013 Kodim 0732 Sleman, Jumat, yang berlangsung mulai Mei hingga Oktober.
"Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan di aula Kodim 0732 Sleman," kata Komandan Kodim 0732 Sleman Letkol Inf Satriyo Pinandiyo.
Menurut dia, pencanangan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan kali ini bertujuan melakukan percepatan revitalisasi program KB secara nasional di semua tingkatan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sleman.
"Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama lintas sektoral yang meliputi TNI, BKKBN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komponen bangsa lainnya," katanya.
Ia mengatakan Bhakti KB TNI Kesehatan terpadu kali ini meliputi pengobatan massal, sunatan massal, donor darah, pelayanan MOP, dan lainnya.
"Kami berharap kegiatan bhakti Sosial TNI ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi, ditindaklanjuti dan dikembangkan semua pihak, sebagai bentuk partisipasi nyata yang sehat dan sejahtera," katanya.
Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan momen tepat untuk memantau, mengevaluasi dan memotivasi masyarakat, guna melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
"Di samping itu, kegiatan ini juga merupakan sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan dan komunikasi antarajajaran TNI dengan masyarakat, serta jajaran aparat Sleman," katanya.
Diharapkan dengan adanya dukungan dan bantuan dari TNI, pelaksanaan program KB dan kesehatan di Sleman dapat lebih efektif dan efisien.
"Jumlah penduduk Sleman berdasarkan hasil sensus sementara sebanyak 1.137.365 jiwa. Berdasarkan hasil tersebut, maka sudah sepantasnya jika kita berkewajiban mengendalikan laju pertumbuhan penduduk," katanya.
Terlebih lagi, kata dia, jika dikaitkan dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan pertumbuhan penduduk yang seimbang pada 2015.
"Jumlah penduduk yang besar ini di satu sisi dapat merupakan potensi SDM yang potensial, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat, justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah," katanya.
(V001)
Berita Lainnya
Ditangkap, pengendara arogan berpelat dinas TNI palsu
Rabu, 17 April 2024 9:30 Wib
Atasi OPM, pemerintah perlu ubah keputusan politik negara
Rabu, 17 April 2024 5:25 Wib
TNI-Polri diminta tindak tegas OPM di Papua
Selasa, 16 April 2024 12:24 Wib
Bentrok TNI-Polri di Sorong, Papua Barat, harus diusut transparan
Senin, 15 April 2024 18:07 Wib
TNI dan Polri minta maaf masyarakat terkait bentrok di Sorong
Senin, 15 April 2024 14:00 Wib
Bentrok anggota TNI-oknum Brimob Polda Papua Barat Daya sudah damai
Senin, 15 April 2024 5:28 Wib
Masyarakat jangan terprovokasi usai bentrok TNI AL-Brimob
Senin, 15 April 2024 0:17 Wib
Oknum TNI AL dan Brimob bentrok, Polda menyelidiki
Minggu, 14 April 2024 21:02 Wib