80.243 KK Gunung Kidul dapat BLSM

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Sebanyak 80.243 kepala keluarga miskin di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat kartu perlindungan sosial untuk mengambil bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensisasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Kepala Kantor Pos Cabang Wonosari Mufti Ismail di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan rencanannya kartu perlindungan sosial (KPS) akan dibagikan kepada masyarakat pada Rabu, 26 Juni 2013.

"KPS akan dibagikan masyarakat besok pagi. Kantor Pos Cabang Wonosari akan melibatkan kepala desa dalam pendistribusiannya," kata Mufti.

Ia mengatakan, kartu KPS sebanyak 80.243 lembar belum dapat dibagikan sepenuhnya kepada masyarakat Gunung Kidul. Sebab, kartu tersebut baru akan diterima, pada hari yang sama.

"Sampai sore ini, Kantor Pos Wonosari belum menerima KPS. Kemungkinan kedatangan KPS tidak sekaligus, tapi bertahap. Yang jelas, besuk KPS akan datang," kata dia.

Menurut dia, setelah mendapatkan KPS petugas memerlukan waktu dua hari untuk menyortir kartu yang ada, supaya distribusinya lebih mudah. Kartu akan dikelompokan per desa, dan per kecamatan. "Setelah selesai baru didistribusikan ke masyarakat," katanya.

Ia mengatakan waktu pendistribusian KPS sangat minim, yakni dibatasi hingga akhir Juni, yang mengharuskan pihaknya bekerjasama dengan perangkat desa. Jika harus didistribusikan oleh petugas Kantor Pos maka ditakutkan tidak akan selesai tepat waktu.

"Bekerjasama dengan perangkat desa agar lebih mudah, karena awal Juli sudah mulai didistibusikan BLSM," katanya.

Ke depan lanjut dia, dalam pendistribusian akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, Polres Gunung Kidul dan Kodim 0730 Gunung Kidul. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

"Pendistribusian BLSM sendiri akan dilaksanakan melalui 13 kantor pos yang tersebar di seluruh wilayah Gunung Kidul," kata dia.

Sementara Heryanto kepala desa Ngawu, Playen, mengaku belum tahu rencana kantor pos untuk melibatkan kepala desa dalam pendistribusian BLSM.

"Kami belum mendapat informasi adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pendistribusian KPS dan BLSM. Kami belum tahu seperti apa konsepnya, kami belum diberitahu oleh kantor pos," katanya.

(KR-STR)