148 KK Gunung Kidul tolak BLSM

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Sebanyak 148 kepala keluarga di daerah tandus Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak bantuan langsung sementara masyarakat dengan mengembalikan kartu perlindungan sosial.

Kepala Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Suradiyo, di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan dari 607 penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebanyak 148 kepala keluarga (KK) dengan inisiatif sendiri mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS).

"Mereka beralasan sudah menerima bantuan khusus keuangan (BKK) dari Pemprov DIY dan bantuan program keluarga harapan(PKH). Mereka secara sukarela menyerahkan BLSM yang seharusnya mereka terima dialihkan ke warga lain yang kurang mampu," kata Suradiyo.

Ia mengatakan warga yang menolak menerima BLSM ini terdiri dari 106 KK penerima BKK dan 42 KK penerima bantuan PKH.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengembalian ini atas kesepakatan warga yang menerima, dan pemerintah desa melakukan musyawarah untuk siapa penerima BLSM.

"Warga yang akan menerima BLSM sudah kami daftar ulang. Kami tinggal mengajukan daftar nama baru penerima BLSM ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," kata dia.

Sementara, salah seorang warga Sumberwungu, Karim, yang mengembalikan bantuan, mengatakan dirinya sudah menerima BKK.

"Saya sudah ikhlas, meski saya memang warga kurang mampu, tapi masih banyak warga lain yang di bawah saya lebih membutuhkan justru tidak menerima BLSM," katanya.

Wakil Bupati Gunung Kidul, Imawan Wahyudi yang datang langsung ke balai desa, mengucapkan terimakasih atas kesadaraan warga desa untuk mengalihkan BLSM ke warga yang lebih tidak mampu.

"Cara yang dilakukan pemerintah desa juga sudah tepat, untuk mengalihkan bantuan ke warga lainnya," katanya.

Dia mengatakan, masyarakat yang mengembalikan dan dibagikan ke warga miskin lainnya sudah tepat. "Kalau bisa diselesaikan secara prosedur musyawarah desa ini kan baik. Tidak perlu dilakukan demonstrasi yang nantinya akan memicu permasalahan baru," katanya. 

(KR-STR)