Ketua JKKI: jaringan kebijakan kesehatan perlu dikembangkan

Jogja (Antara Jogja) - Jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia perlu dikembangkan, karena selama ini pengelolaannya dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar, kata Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Laksono Trisnantoro.

"Oleh karena itu, dalam Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) akan dikembangkan struktur organisasi jaringan kebijakan kesehatan yang lebih baku," katanya di Yogyakarta, Senin, terkait dengan penyelenggaraan Forum Nasional IV JKKI di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 4-7 September 2013.

Menurut dia, salah satu fungsi jaringan kebijakan kesehatan adalah memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan ilmu kebijakan untuk kelompok-kelompok yang mengelola masalah kesehatan tertentu. Dengan demikian diharapkan efektivitas program untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih baik.

"Kami berharap Forum Nasional IV JKKI dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan pada sektor kesehatan. JKKI diharapkan dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pada sektor kesehatan," katanya.

Ia mengatakan Forum Nasional IV JKKI mengangkat tema "Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia Dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5 dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS". Tema itu terkait dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014.

"Tahun 2013 merupakan tahun istimewa karena peserta Forum Nasional IV JKKI juga mengikuti kegiatan Kongres Nasional (Konas) Ke-12 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bertema `Politik Membangun Kesehatan Bangsa`. Kerja sama JKKI dan IAKMI itu diharapkan memberikan manfaat bersama," katanya.

Menurut dia, dalam pertemuan nasional itu ada tiga topik kebijakan yang dibahas yakni kebijakan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai "policy brief" sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program.

"Analisis kebijakan dan `policy brief` itu berasal dari pengalaman empirik berbagai proyek selama empat tahun terakhir, termasuk kebijakan Revolusi KIA di NTT," katanya.

Topik berikutnya adalah kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan selama ini.

"Dalam pertemuan itu diharapkan akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik," katanya.

Topik lainnya adalah kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Kegiatan dalam pertemuan itu fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS pada 2014 secara multiuniversitas.

"Dengan kegiatan itu diharapkan akan terbangun jaringan peneliti, akademisi, organisasi profesi, dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BPJS di Indonesia," katanya.

(B015)