HKTI: impor beras bukti pertanian belum tertata

id hkti: impor beras

HKTI: impor beras bukti pertanian belum tertata

HKTI

Jakarta (Antara Jogja) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menilai kebijakan impor beras yang kerap kali dilakukan saat stok pangan tidak mencukupi menjadi bukti dan indikasi belum tertatanya sistem pertanian mandiri di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan HKTI Rusfian di Jakarta, Selasa, dalam Diskusi Menyambut Hari Tani dan Hari Pangan Sedunia di kantor DPN HKTI.

"Memang impor beras jadi tidak bisa terelakkan karena sekarang ini belum tertatanya sistem budidaya pangan dan komoditas lain sebagai substitusi beras, padahal seharusnya impor itu tidak perlu," katanya.

Ia berpendapat, sudah saatnya Indonesia memiliki grand disain pertanian yang diimplementasikan dengan baik.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang memihak petani sebagai upaya menuju pencapaian swasembada beras.

"Pemerintah harus mencetak lebih banyak lahan pertanian, mengupayakan peningkatan produktivitas, dan melakukan diversifikasi pangan," katanya.

Ia menambahkan, diversifikasi pangan saat ini menjadi salah satu pilihan yang paling memungkinkan dan paling cepat.

Diversifikasi pangan itulah yang akan secara perlahan menurunkan tingkat impor beras.

"HKTI sendiri sudah mendorong upaya diversifikasi pangan melalui pengembangan lahan singkong di Lampung," katanya.

Rusfian berharap hal serupa dapat direplikasi oleh berbagai pihak termasuk perusahaan swasta dan BUMN yang peduli terhadap upaya ketahanan pangan nasional sekaligus pemberdayaan masyarakat petani.

(H016)

Pewarta :
Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2024