Pemkab Kulon Progo bangun rusunawa

Kulon Progo (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai membangun rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Triharjo, Kecamatan Wates.

Kepala Satker Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP), Zahram Asurawan di Kulon Progo, Selasa mengatakan Rusunawa dibangun secara bertahap yang merupakan bantuan dari Kementerian PU melalui Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan strategis, Ditjen Cipta Karya.

Pada 2011 Pemkab Kulon Progo mengajukan usulan pembangunan rusunawa dengan jumlah empat twin block (TB), dan pada 2013 ini hanya disetujui dua TB lima lantai sejumlah 198 unit Rusunawa, kata Zahram.

Ia mengatakan rusunawa menempati lahan seluas 9.515 meter persegi dan luas bangunan 5.709 meter persegi. Pembangunan diperkirakan selesai dalam waktu delapan bulan.

Ia mengatakan penghuninya ditargetkan 198 kepala keluarga (KK). Jumlah ini mungkin kurang untuk memenuhi kebutuhan di dua pabrik terdekat pabrik rokok dan wig, maka pemkab akan terus mengusulkan. Jika lokasi saat ini tidak mencukupimaka akan diusulkan lagi yang baru.

Ke depan, lanjut Zahram, DPU Kulon Progo akan mengusulkan untuk daerah lain, seperti Sentolo atau daerah selatan mendekati pabrik pasir besi dan bandara, tetapi ini masih dalam kajian.

"Tujuan pembangunan rusunawa ini adalah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tempat tinggal. Sedangkan untuk pengelolanya, nantinya akan dibentuk unit yang mengelola rusunawa ini melalui peraturan Bupati," kaya dia.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kulon Progo.

Di lain sisi, lahan untuk mendirikan bangunan rumah semakin hari semakin menyempit, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan lahan untuk mendirikan bangunan rumah.

"Pembangunan rusunawa ini untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, serasi dan teratur serta berkelanjutan," kata Hasto.

Ia mengatakan keterbatasan lahan untuk pemukiman, dibutuhkan permukiman yang lebih dari satu lantai sehingga dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan budaya serta perkembangan masyarakat secara umum.

"Rumah susun ini jangan sampai mangkrak, sebelum rumah susun jadi,Dinas PU sudah harus mendata calon penduduk rusun ini. Misalnya mendata orang-orang miskin yang mau tinggal di rusun ini karena nanti akan dihuni oleh 198 KK," kata Hasto.

(KR-STR)