Jogja (Antara Jogja) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah membuat regulasi untuk mewajibkan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi anggota legislatif.
"Bukan hanya untuk eksekutif, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) juga seharusnya wajib disampaikan oleh kalangan yudikatif dan legislatif," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi A Rachim di Yogyakarta, Rabu.
Dedi menilai pelaporan LHKPN cukup strategis sebagai transparansi kepemilikan harta bagi kalangan legislatif. Hal itu diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi di kalangan wakil rakyat, meskipun tidak memiliki kaitan secara langsung.
"Jeratan pidana korupsi mungkin bisa dikaitkan dengan suap atau tindakan koruptif lainnya, namum tidak serta merta bisa dikaitkan langsung dengan LKHPN," katanya.
Namun demikian, karena hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mewajibkan penyampaian LHKPN bagi kalangan anggota DPR, maka penyampaian laporan kekayaan itu hanya dilakukan secara sukarela saja.
"Selama ini kalau pun ada yang melaporkan hanya berdasar kesadaran," katanya.
Peraturan yang mewajibkan aturan LHKPN, menurut dia, dapat dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ke depan harus ada aturan yang konkret, misalnya diatur berupa pembuatan peraturan pemerintah atau yang lainnya," katanya.
Menurut Dedi, kewajiban menyampaikan LHKPN telah dipraktikkan secara wajar di hampir seluruh negara. Hal itu dilakukan demi mendapatkan transparansi serta akuntabilitas kepemilikan harta baik untuk kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. "Hampir di seluruh negara, penyelenggara negara diwajibkan melaporkan kekayaan," kata Dedi.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Dorong kepercayaan investasi masyarakat, BPR dikawal OJK dan depositonya dijamin LPS
Kamis, 18 April 2024 23:26 Wib
Ganjar: "Amicus curiae" dorong MK memutuskan perkara dengan adil
Rabu, 17 April 2024 11:04 Wib
Jutaan pemudik ke Yogyakarta, legislator dorong pelaku wisata beri layanan terbaik
Jumat, 12 April 2024 13:28 Wib
Prabowo sebut pemerintah baru RI dorong kerja sama dengan China
Selasa, 2 April 2024 5:20 Wib
ReJO Milenial dorong Kaesang maju Pilkada Kota Bekasi
Senin, 1 April 2024 23:06 Wib
SMK unggulan dorong pembelajaran berbasis produksi di Indonesia
Jumat, 22 Maret 2024 0:31 Wib
Bupati Bantul sebut pasar sore Ramadhan mendorong pertumbuhan ekonomi
Selasa, 19 Maret 2024 11:02 Wib
RI-Majelis Nasional Prancis perkuat kerja sama bilateral, dorong Puan
Selasa, 5 Maret 2024 14:19 Wib