Uji publik pertama KMS segera digelar

Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta segera menggelar uji publik pertama calon penerima kartu menuju sejahtera 2015 yang akan dilakukan selama sekitar dua pekan, 5-20 Mei.

"Data usulan dari wilayah sudah diterima. 90 persen data yang masuk sudah dapat disusun sehingga pekan depan dapat dilakukan uji publik sesuai tata kala," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Maryatun di Yogyakarta, Kamis.

Uji publik data calon penerima kartu menuju sejahtera (KMS) tersebut akan dilakukan di masing-masing kelurahan dengan memanggil seluruh rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW).

RT dan RW tersebut kemudian akan dimintai pendapat mengenai data calon penerima KMS. "Apakah data tersebut adalah benar data yang diajukan dan apakah masih ada usulan baru yang akan disampaikan," katanya.

Ia pun berharap, seluruh RT dan RW dapat menempelkan data usulan calon penerima KMS 2015 tersebut di wilayah masing-masing sehingga warga bisa ikut melakukan pencermatan dan memberikan pendapat.

Pekerja sosial masyarakat kemudian akan melakukan verifikasi terhadap hasil uji publik pertama dan mengolahnya sesuai parameter yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan kembali menggelar uji publik berdasarkan hasil verifikasi tersebut.

Secara umum, lanjut Tri, tidak ada perubahan mekanisme penetapan penerima kartu menuju sejahtera 2015 dengan tahun ini karena tidak ada perubahan peraturan.

"Kami melakukan pemutakhiran data penerima kartu menuju sejahtera setiap tahun dengan harapan mampu memotret kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam satu tahun, dinamika kesejahteraan masyarakat sangat tinggi," katanya.

Pada 2014, penerima KMS di Kota Yogyakarta tercatat berjumlah 20.481 kepala keluarga (KK) yang terbagi dalam tiga kategori yaitu rentan miskin 10.907 KK, miskin 9.365 KK dan fakir miskin 209 KK.

KMS hanya diperuntukkan bagi warga Kota Yogyakarta dan bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai jaminan dari pemerintah seperti jaminan pendidikan dan santunan kematian.

(E013)