Presiden terpilih diimbau cermat perhatikan efektivitas pemerintahan

Jogja (Antara Jogja) - Lembaga Administrasi Negara mengimbau presiden terpilih mendatang memperhatikan efektivitas postur kelembagaan pemerintah pusat secara cermat bukan hanya disesuaikan dengan kepentingan politik.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo dalam sosialisasi hasil kajian arsitektur kabinet 2014-2019 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin, mengatakan presiden baru tidak boleh sampai terlena dengan pertimbangan politik dalam menyusun kabinet, namun juga harus seimbang dengan efektivitas pemetintahan yang akan dibentuk.

"Tentu pertimbangan politik boleh saja karena itu hak prerogatif presiden, tapi juga harus efektif," kata Tri Widodo.

Tri menilai postur lembaga pemerintahan pusat dalam Kabinet Indonesia bersatu II saat ini masih belum efektif. Masih terjadi tumpang tindih dalam tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah.

"Dalam Kabinet Indonesia bersatu II saat ini kan menggunakan pola maksimal, sesuai UU nomor 39 tahun 2008 kementerian dalam pemerintahan diatur paling maksimal sebanyak 34 kementerian, dan ternyata itu digunakan seluruhnya," katanya.

Lembaga pemerintahan yang efektif , menurut dia, akan berimplikasi pada efisiensi anggaran, serta efisiensi sumber daya manusia (SDM).

"Selain itu juga akan mempercepat proses pengambilan keputusan, koordinasi dalam pengawasan, dan fungsi strategis lainnya," kata dia.

LAN RI, menurut dia, telah menyusun tiga opsi arsitektur pemerintahan yang akan diusulkan kepada presiden mendatang yakni opsi ideal yang terdiri atas 20 kementerian, opsi moderat 24 kementerian, dan opsi realis sebanyak 24 kementerian di tambah 2 kementerian koordinator.

"Artinya seluruh opsi akan kurang dari jumlah kementerian saat ini, yang berjumlah 34 kementerian," katanya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto mengatakan selain mempertimbangkan ukuran, pembentukan postur pemerintahan harus sesuai dengan visi dan misi presiden yang terpilih.

"Misalnya nanti Jokowi yang terpilih maka postur pemerintahan harus mewadahi visi dan misinya yang antara lain menyangkut persoalan kemaritiman, maupun persoalan desa," kata dia.

Menurut dia, dilihat dari sisi struktur pemerintahan saat ini, terdapat beberapa kementerian yang bisa digabung atau dirampingkan.

"Beberapa kementerian yang dapat digabung misalnya yang menyangkut persoalan ekonomi kreatif digabung dengan perdagangan, kepemudaan dengan pendidikan. Ada yang bisa digabung untuk memberikan ruang pada kementerian baru, " kata dia.
(KR-LQH)