Ekonom: pembangunan harus jadi gerakan ekonomi partisipatif

Yogyakarta (Antara ) - Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus mampu menjadikan pembangunan sebagai gerakan ekonomi partisipatif dari semua unsur pelaku ekonomi, kata ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Ma'ruf.

"Hal itu ditentukan oleh konsistensi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk tetap membangun partisipasi dan komunikasi dengan masyarakat secara luas," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Direktur Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) itu, konsistensi tersebut merupakan kunci kesuksesan dalam menggeser pendulum ekonomi dalam konstruksi baru yang bercorak kemandirian dan pemerataan.

"Konsep kemandirian ekonomi sebagai bagian dari Tri Sakti menjadi dorongan Jokowi-JK untuk mengubah pendulum ekonomi yang selama ini terlalu proekonomi pasar," katanya.

Ia mengatakan Jokowi dalam konsep ekonominya tidak antipasar. Namun, kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang jelas berkarakter ekonomi pasar liberal tampaknya akan terdorong menjadi ekonomi "jalan tengah" yang berbasis pada kapasitas dan keperpihakan pelaku domestik.

Perubahan struktural ekonomi akan terbangun oleh peningkatan peran pelaku ekonomi domestik dari skala usaha kecil dan menengah (UKM) hingga perusahaan besar dengan pola stimulus fiskal dan mobilisasi partisipatif ekonomi.

"Pola itu sangat potensial terbangun karena kemenangan Jokowi-JK dalam kompetisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 disokong oleh jiwa dan gerakan partisipasi publik," katanya.

Menurut dia, gaya kepemimpinan Jokowi-JK yang berorientasi penyelesaian masalah jangka pendek dengan mobilisasi modal sosial itu simetris dengan keinginan publik dalam membangun perekonomian bangsa yang sudah seharusnya berbasis produksi dan bukan konsumsi.

Pergeseran konstruksi ekonomi menjadikan adanya perubahan indikator pembangunan. Selama ini indikator ekonomi utama adalah pertumbuhan, akan bergeser pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Ia mengatakan bangsa ini, tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi, lebih membutuhkan indikator pada penurunan semua ketimpangan ekonomi dan sosial.

Misalnya, kesenjangan kemakmuran antarstrata ekonomi masyarakat, kesenjangan kontribusi ekonomi rakyat (UMKM) dengan usaha besar dalam penciptaan Product Domestic Burto (PDB).

"Selain itu kesenjangan pembangunan dan distribusi ekonomi Jawa dengan luar Jawa khususnya Indonesia bagian timur dan kesenjangan lainnya," kata Ma'ruf.

(B015)