Bantul prioritaskan pemecahan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memprioritaskan pemecahan struktur organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusul arahan Gubernur DIY tentang pemisahan instansi tersebut.

"Sejauh ini perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemkab Bantul masih jalan di tempat, akan tetapi nanti kami akan memprioritaskan pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dulu," kata Bupati Bantul Sri Surya Widati di Bantul, Kamis.

Menurut dia, pemecahan menjadi dua bagian, yakni masing-masing Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata itu untuk mengoptimalan serapan dana keistimewaan (danais) dari pusat menyusul disahkannya UU Keistimewaan DIY.

Sebab, kata dia, danais yang digelontorkan misalnya pada 2014 untuk Bantul sebesar Rp12,5 miliar, sampai saat ini baru terserap sekitar Rp2 miliar, mengingat danais tidak hanya digunakan untuk berbagai kegiatan kebudayaan, melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Bupati juga mengatakan, rencana perubahan struktur organisasi di Bantul sudah diwacanakan sejak lama, namun dengan penggabungan dua instansi yang serumpun misalnya Dinas Pendidikan Dasar dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal.

Upaya tersebut dilakukan, lanjut Bupati, untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) dalam APBD Bantul, karena pada 2014 ini anggaran belanja pegawai Bantul masih tinggi hingga belum dapat membuka penerimaan CPNS besar-besaran.

"Perampingan struktur organisasi itu sekarang ini masih jalan di tempat, kami terus terang saja, namun karena Ngarso Dalem (Gubernur DIY) supaya ada pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, makanya perlu diprioritaskan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono mengatakan, saat ini pemkab masih menunggu hasil perubahan menjadi beberapa bagian di Dinas Kebudayaan DIY yang saat ini masih dalam pembahasan antara ekeskutif bersama legislatif di provinsi ini.

"Sekarang ini dibahas di DIY (perubahan Dinas Kebudayaan DIY) makanya kami tunggu, itu akan dijadikan acuan untuk pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," kata Riyantono.
(KR-HRI)