KSAL: Indonesia perlu tingkatkan pertahanan laut

Jogja (Antara Jogja) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio mengatakan di masa pemerintahan baru, Indonesia harus meningkatkan pertahanan laut dalam menuju negara maritim yang tangguh.

"Dalam konsep kekuatan kemaritiman, wilayah batas perairan laut Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara," katanya dalam sarasehan "Road Map" Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.

Dalam sarasehan yang juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Rektor UGM Pratikno, Marsetio mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki kesiagaan dalam menghadapi setiap potensi ancaman kedaulatan, khususnya yang berkaitan dengan perbatasan laut.

Potensi tersebut, menurut dia, berpeluang terjadi setiap saat mengingat letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara.

"Apalagi Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju," katanya.

Sementara di sisi lain, lanjut dia, batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga di berbagai titik sampai saat ini belum seluruhnya tuntas dilakukan.

Secara geografis Indonesia berbatasan dengan banyak negara yang memiliki konsekuensi pada kedaulatan. Indonesia bertetangga dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Marsetio juga menyebutkan bahwa penetapan "Nine Dash Line" atau sembilan titik yang ditetapkan pemerintah Tiongkok pada 2010, juga perlu diwaspadai karena sempat berpotensi menyentuh wilayah perairan Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,ke dalam peta wilayah laut China Selatan.

"Wilayah laut kita memang tidak masuk dalam Laut China Selatan, namun "nine dash line" Tiongkok yang memasukkan perairan beberapa negara ke dalam Zona Ekonom Eksklusif (ZEE) mereka perlu menjadi kewaspadaan kita juga," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai bahwa kekuatan maritim Indonesia saat ini masih lemah karena terkendala tata kelola laut yang tumpang tindih.

"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri," katanya.

Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak badan untuk mengatur tata kelola kelautan.

"Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih pengelolaan laut dapat dihindari," kata Sutan.

(KR-LQH)