Disbudpar dinilai tidak kerja maksimal serap danais

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai rendahnya serapan dana keistimewaan dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan setempat tidak bekerja maksimal.

Anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi PAN Supriyadi di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan danais yang dikucurkan oleh Pemda DIY sebesar Rp13,595 miliar penyerapan anggaran baru Rp2,224 miliar atau baru sekitar 16,36 persen.

"Hal ini membuktikan apabila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang bekerja maksimal. Bagaimana mau maksimal, apabila SKPDnya kurang berkualitas?. Oleh karena itu menjelang tutup tahun harus bekerja secara optimal," kata Supriyadi.

Dia menduga rendahnya penyerapan danais yang masih menganggur sebesar Rp 11,3 miliar karena pola pikir yang kemungkinan dihantui rasa takut, sehingga penggunaannya kurang maksimal.

Ia mencontohkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan belum mampu bekerja secara maksimal. "Seharusnya dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai menganggur karena perjuangan untuk mendapatkan danais tidak mudah," katanya.

Supriyadi menyayangkan jika danais yang tidak terpakai akan kembali kepusat. Dia berharap kedepan pemkab menyusun langkah yang yang tepat sehingga penyerapannya menjadi maksimal.

"Jangan sampai tahun depan terulang kejadian yang sama. Seharusnya pemkab merencanakan yang matang sehingga mampu terserap dengan maksimal," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Syarief Armunanto tidak membantah minimnya serapan danais. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disbudpar untuk merencanakan penggunaan danais. "Ini sudah akhir tahun kami akan bekerja maksimal," katanya.

Aktivis LSM Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami) Gunung Kidul Rino Caroko mengatakan jika penyerapan danais di Gunungkidul karena kurangnya sosialisasi akibat minimnya sumber daya manusia (SDM) di masing-masing SKPD. "Terbukti dari sosialiasi saja kurang," kata dia.

Ia mengatakan proses pengawalan pengajuan ini penting dilakukan agar usulan masyarakat sampai ke pemerintahan. "Bisa juga usulan yang disampaikan tidak sampai," katanya.

(KR-STR)