MTI: BUMN perlu diandalkan biayai pembangunan infrastruktur

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo dapat mengandalkan badan usaha milik negara untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur, kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit.

"Di saat ruang fiskal (APBN) sangat minim untuk dialokasikan bagi pembiayaan infrastruktur, perlu diingat bahwa ada instrumen pembiayaan lainnya yaitu BUMN," kata Danang dalam diskusi "Jalan perubahan untuk Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.

Menurut Danang, kemampuan pembiayaan infrastruktur dari BUMN diperkirakan mencapai Rp100 triliun. Itu kemampuan BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur, belum BUMN yang bergerak di bidang lainnya.

"Itu kan menjadi potensi pembiayaan pembangunan yang luar biasa, yang selama ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah," kata dia.

Menurut dia, BUMN harus difungsikan kembali bukan hanya sebagai perusahaan yang mendatangkan profit, namun perlu diupayakan untuk meningkatkan aset negara.

"Ukuran keberhasilan dari direksi BUMN harus diubah. Sementara ini kriteria keberhasilan direksi adalah profit, sehingga mereka tidak berani investasi begitu besar, dalam waktu yang panjang. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur kan waktunya panjang," kata dia.

Sementara itu, ia mengatakan, apabila pembiayaan infrastruktur hanya mengandalkan dari APBN, kemungkinannya sangat kecil. Hal itu tercermin pada belanja infrastruktur saat ini yang hanya menganggarkan 7 persen dari APBN." Padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur kita tiga kali lipat dari alokasi itu," kata dia.

Apalagi, kata dia, pada pemerintahan Jokowi mendatang, dalam visi-misinya tidak mendorong untuk menambah lagi pinjaman luar negeri Indonesia.

"Jadi solusinya adalah cukup memanfaatkan pembiayaan dari BUMN atau swasta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur," kata Danang Parikesit.

(KR-LQH)