Gunung Kidul (Antara Jogja) - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan kualitas jahitan pakaian sipil resmi yang kurang baik.
Anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi PDI Perjuangan Desiyanti, Selasa, mengatakan dirinya mendapatkan seragam pakaian sipil resmi (PSR) dengan anggaran total Rp42,750 juta tersebut dengan jahitan kurang baik dan terlalu kecil.
"Padahal sebelumnya dilakukan pengukuran oleh pihak rekanan, tetapi setelah jadi hasilnya tidak sesuai," kata Desiyanti.
Dia mengatakan untuk kualitas bahan yang digunakan sudah sesuai standar, namun demikian dari segi jahitan kurang rapi dan ukuran juga tidak sesuai saat pengukuran beberapa waktu lalu.
"Jahitannya kurang rapi dan bagian lengan robek. Padahal saya sudah membawakan jas milik saya agar penjahitnya meniru ukurannya," kata dia.
Dia berharap ke depan apabila ada pembagian seragam hendaknya sekretaris dewan (sekwan) memberikan keleluasaan kepada setiap anggota untuk menjahit sendiri pakaiannya.
"Ke depan jika ada pembagian seragam, sebaiknya pilihan penjahitnya diserahkan kepada masing-masing anggota dewan," katanya.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Gunung Kidul Santoso mengakui sudah ada tiga anggota dewan yang mengembalikan seragam PSR karena kualitas jahitannya kurang baik.
"Semuanya berkaitan dengan ukuran. Ada yang kekecilan dan kebesaran," kata Santoso.
Dia mengatakan pihaknya akan mengembalikan seluruh seragam yang ke CV Bulan Purnama Baru sebagai pemenang tender pengadaan seragam PSR.
"Kami akan kembalikan karena sudah sesuai dengan perjanjian," kata dia.
Namun demikian tidak semua anggota dewan mengeluhkan kualitas seragam PSR, seperti Imam Taufik dari PKS mengaku seragam yang dibagikan sudah sesuai dan tidak ada masalah. "Tidak ada masalah, dan sudah saya ambil," kata Imam.
(KR-STR)
Berita Lainnya
PDIP Yogyakarta berharap MK kabulkan gugatan Ganjar-Mahfud
Senin, 22 April 2024 10:35 Wib
Jutaan pemudik ke Yogyakarta, legislator dorong pelaku wisata beri layanan terbaik
Jumat, 12 April 2024 13:28 Wib
Eko Suwanto tegaskan investasi pariwisata perlu perhatikan risiko bencana
Jumat, 12 April 2024 13:24 Wib
DPRD DIY mengusulkan Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan
Selasa, 26 Maret 2024 21:53 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pembahasan penyertaan modal PDAM ditunda
Selasa, 26 Maret 2024 14:53 Wib
Pemprov DIY wajib mengalokasikan dana pemajuan pembangunan kelurahan
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib
Jelang rekap hasil Pilpres, Ketua Komisi A DPRD DIY ungkap 9 masalah Pemilu 2024
Rabu, 20 Maret 2024 9:07 Wib
Pemkab Kulon Progo diminta percepat bangun jalan dukung ekonomi
Minggu, 17 Maret 2024 11:40 Wib