Pemkab gagal bangun pembangkit listrik tenaga angin

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, gagal membangun pembangkit listrik tenaga angin di Kawasan Baron Techno Park.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Syarief Armunanto di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan proyek kerja sama antara Gunung Kidul dan investor dari Tiongkok tersebut gagal karena tidak ada kesamaan program.

"Tiongkok ingin pembangunan listrik tenaga surya dibandingkan dengan angin sehingga rencana tersebut gagal," kata Syarief.

Ia mengatakan kegagalan ini karena proyek pembangunan listrik tenaga surya membutuhkan lahan satu hektare untuk pemasangan panel tenaga surya yang mampu menghasilkan satu megawatt lisrik.

"Sebenarnya kami mau, tetapi karena keterbatasan lahan jadi sulit untuk melaksanakan," katanya.

Masalah lainnya, lanjut Syarief, apabila proyek ini jadi dilaksanakan, terkendala regulasi pemanfaatannya, di mana pemerintah saat ini hanya mengatur mengenai pemanfaatan listrik berdaya panas bumi.

"Apabila itu dilaksanakan juga ada kendala lainnya karena belum ada aturan terkait pemanfaatan listrik tenaga angin," kata dia.

Syarief mengatakan pembangunan listrik tenaga angin untuk mengaliri listrik masyarakat pesisir selatan yang selama ini belum bisa dialiri listrik dari PLN."Rencananya akan mulai dioperasikan pada september ini," katanya.

Saat ini, Pemerintah Gunung Kidul tengah melakukan pembangunan instlasi listrik tenaga surya di Kawasan Pantai Gesing, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang.

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Gunung Kidul Pramuji Ruswandono mengatakan pembangunan instalasi untuk 50 titik menghabiskan dana Rp1,9 miliar."Pembangunan ini termasuk penerangan jalan," katanya.

Dia mengatakan pembangunan ini merupakan tahap awal, di mana setiap rumah mendapatkan listrik kapasitas 250-300 watt.

"Nanti akan dibangun di daerah lain yang belum teraliri listrik. Hal ini menjadi komitmen pemerintah," kata Pramuji.
(KR-STR)