Akademisi: perdebatan kenaikan harga BBM sifatnya reaktif

Yogyakarta (Antara Jogja) - Perdebatan mengenai wacana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi masih bersifat reaktif sehingga belum memberikan solusi kongkret bagi masyarakat, kata seorang akademisi.

"Meski perdebatan mengenai subsidi BBM setiap tahun berulang-ulang dilakukan, namun sampai sekarang masih sangat tidak produktif. Perdebatan itu selalu muncul dan sifanya reaktif, bukan pro-aktif," kata Kepala Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI) Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susanto dalam diskusi `Meluruskan Konteks Perdebatan tentang Harga BBM` di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, perdebatan yang kerap terjadi selama ini masih terfokus pada pertanyaan tentang perlu atau tidaknya pemerintah menaikkan harga BBM.

Hal itu, kata dia, khususnya sering kali muncul di permukaan di saat beban perekonomian genting dan kritis.

"Misalnya ketika harga minyak internasional meningkat drastis atau ketika beban subsidi BBM di APBN meroket tajam," katanya.

Lebih dari itu, ia juga menilai bahwa perdebatan mengenai subsidi BBM tersebut masih lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik daripada nalar ekonomi.

Padahal, menurut Akbar, penentuan harga tersebut perlu dilakukan segera, mengingat harga minyak di pasar internasional terus mengalami perubahan.

Kalau pun harga minyak di pasar internasional stabil, menurut dia suau saat harga BBM yang ditetapkan pemerintah akan tertinggal oleh inflasi.

"Indonesia adalah bagian dari negara pengimpor (minyak) dan bukan pemain utama, sehingga tidak mungkin mengontrol harga minyak di pasar internasional," katanya.

Melihat fenomena tersebut, menurut dia, seharusnya sudah saatnya tarik-ulur mengenai kebijakan kenaikan subsidi BBM diarahkan kepada hal yang lebih produktif dan implementatif.

"Sudah saatnya digiring pada isu yang lebih substansial dengan menyentuh perumusan kriteria dan mekanisme baku penyesuaian harga BBM tersebut," kata dia.

Adapun mekanisme baku penyesuaian harga BBM, menurut dia misalnya mencakup kejelasan tentang proses pengambilan keputusan oleh presiden dan pembantunya di jajaran eksekutif, serta bagaimana keputusan itu harus dilaporkan kepada wakil rakyat di legislatif.

Selain itu, pencapaian solusi jangka panjang terkait dengan upaya penyediaan energi alternatif bagi masyarakat, menurut dia juga harus menjadi prioritas utama.
  (KR-LQH)