Wali Kota Yogyakarta dukung pilkada langsung

Jogja (Antara Jogja) - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memilih mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk mempertahankan kedaulatan rakyat dan bukan hasil pilihan dari DPRD.

"Kedaulatan rakyat harus dikedepankan. Selama ini, kedaulatan rakyat sudah terbangun dengan baik sehingga kondisi seperti ini perlu dipertahankan," katanya di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, pemilihan secara langsung akan benar-benar merepresentasikan pilihan rakyat, sedangkan pilihan dari DPRD kurang mencerminkan pilihan dari rakyat secara mayoritas.

Ia mengatakan DPRD adalah perwakilan dari rakyat, namun tidak semua rakyat bisa terwakili oleh anggota lembaga legislatif tersebut.

"Harus dilihat bagaimana perbandingannya. Anggota dewan hanya dipilih oleh beberapa orang saja sehingga saya pikir, perlu ada pemilihan langsung yang mencerminkan kehendak rakyat," katanya.

Mengenai potensi praktik politik uang, Haryadi mengatakan bahwa elit politik tidak boleh menyalahkan rakyat.

"Masyarakat perlu memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan demokrasi yang baik sehingga tidak mudah tergiur oleh uang yang ditawarkan kontestan pemilu," katanya.

Ia pun menolak anggapan apabila pelaksanaan pilada secara langsung akan menelan lebih banyak biaya dibandingkan dengan pilkada tidak langsung.

Haryadi mencontohkan Pilkada Kota Yogyakarta 2011 tidak membutuhkan biaya yang banyak, hanya Rp16.000 per pemilih. "Hitungan biaya pelaksanaan pemilukada itulah yang dianggarkan dalam APBD. Jadi, anggapan pemilukada langsung itu berbiaya besar adalah salah," katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budianto mengatakan anggaran untuk Pilkada 2011 dialokasikan sebesar Rp6 miliar melalui APBD Kota Yogyakarta.

Meskipun demikian, KPU Kota Yogyakarta bisa melakukan sejumlah penghematan sehingga total dana yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada tersebut hanya Rp4,5 miliar.

Wawan mengatakan besaran kebutuhan dana untuk pelaksanaan pilkada berdasarkan indeks pemilih adalah Rp16.000 atau lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain yang mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per pemilih.

Dana anggaran pelaksanaan pilkada tersebut paling banyak terserap untuk honor petugas pemilihan di tingkat tempat pemungutan suara hingga panitia pemilihan kecamatan.

Selain itu, untuk pengadaan logistik pemilu, seperti surat suara.

"Kami bisa melakukan efisiensi untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun untuk honor petugas sudah ada aturan yang harus diikuti," katanya.

Kota Yogyakarta akan kembali melakukan pilkada 2016. "Untuk saat ini, kami menunggu bagaimana perkembangan pembahasan RUU pilkada di pusat dan melihat pelaksanaan pemilukada di sejumlah kabupaten lain di DIY yang akan digelar tahun ini," katanya.

(E013)