Kepala Bappeda Bantul mundur jika terpilih KPK

Bantul (Antara Jogja) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Saktiyana siap mundur dari jabatannya apabila terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Untuk mengekspresikan jiwa patriotisme, saya tidak perlu merasa `eman-eman` (mundur dari jabatan kepala Bappeda)," kata Tri Saktiyana yang telah dinyatakan lolos seleksi dan masuk sebelas besar calon pimpinan KPK, Selasa.

Seperti diberitakan, dirinya telah lolos dua kali seleksi calon pimpinan KPK yang dari awalnya sebanyak 106 orang, menjadi 64 orang.

Sebanyak 64 orang itu kemudian diseleksi melalui makalah pribadi, dan makalah kompetensi, untuk dipilih 11 orang.

Menurut dia, meski akan mundur dari jabatan kepala Bappeda Bantul, namun dirinya tidak akan mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sehingga (jika terpilih) setelah masa jabatannya di KPK berakhir, dirinya akan kembali mengabdi di Pemkab Bantul.

"Mau ditugaskan di kecamatan atau di mana, terserah bupatinya nanti, yang pasti tidak akan menjabat lagi sebagai kepala Bappeda Bantul," kata alumni Pascasarjana (S2) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) 1990 ini.

Sementara itu, berdasar pengalamannya selama 21 tahun di pemerintahan, menurut dia inti dalam pencegahan korupsi ada pada penyusunan kebijakan, administrasi kebijakan, dan implimentasi kebijakan yang baik dan partisipasi masyarakat.

"Pengalaman di pemerintahan yang setiap hari berkelana dengan masalah hukum dan regulasi, dan pengalaman ini bisa menjembatani antara hukum, ekonomi dan pemerintahan," kata Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Dirinya yang memulai karir birokrasi di Pemkab Bantul sebagai Kasubag Perangkat Desa ini mengatakan alasan khusus yang membuatnya terdorong mendaftar karena keprihatinan terhadap kasus korupsi di Bantul yang masih tinggi.

"Kita (Bantul) termasuk papan atas, korupsi bisa dilihat dari sisi input maupun output, dari input misalnya tidak semua pendapatan masuk ke kas negara atau mungkin setelah masuk pengeluarannya di salah gunakan juga bisa," katanya.

Oleh sebab itu, jika nantinya terpillih, dirinya memiliki gambaran tentang kinerja di lembaga penegakan korupsi tertinggi di Indonesia tersebut ke depan, bahkan sejauh ini dirinya merasa percaya diri untuk meraih posisi tersebut.

"Saya orang perencanaan, pada orang perencanaan ada prinsip `bottom up-cleaning` yang sesuai dengan KPK," katanya.

Adapaun dalam beberapa hari ke depan, dirinya akan mengikuti ujian tahap ketiga berupa profil "assesment", dilanjutkan tes wawancara untuk memilih dua kandidat terbaik yang hasilnya diserahkan kepada Presiden, dan diserahkan ke DPR RI untuk dipilih satu orang yang terbaik.

(KR-HRI)