Kulon Progo (Antara Jogja) - Ratusan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar aksi penolakan rencana pembangunan bandara di wilayah ini.
Anggota Wahana Tri Tunggal Suparman di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pihaknya mempersilakan pemerintah dalam hal ini Angkasa Pura membangun bandara tapi jangan menggunakan lahan milik warga di Desa Jangkaran hingga Glagah, Kecamatan Temon.
"Kami tidak ingin membuat keributan atau menghalangi tim sosialisasi untuk menghalangi menyampaikan amanat pemerintah. Namun, masyarakat tidak setuju dengan rencana pembangunan bandara ini," kata Suparman dihadapan tim sosialisasi rencana pembangunan bandara di Desa Palihan, Kecamatan Temon.
Ia mengatakan masyarakat sudah makmur dan sejahtera menjadi petani. Saat ini, hasil pertanian masyarakat sudah sangat maju.
"Warga tidak akan menerima alasan apapun dari Angkasa Pura selama pembangunan bandara masih menggunakan lahan milik warga di Desa Jangkaran hingga Glagah," kata Suparman.
Dia mengatakan masyakarakat merasa diintimidasi dengan adanya sosialisasi bandara ini. Sebab, masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi dianggap menyetujui rencana pembangunan bandara.
"Masyakarakat merasa diintimidasi, masyarakat juga resah dengan rencana pembangunan bandara," katanya.
Ratusan masyarakat bandara yang tergabung dalam WTT melakukan unjuk rasa saat sosialisasi bandara di Dusun Kragon I dan Kragon II. Massa WTT juga menggelar aksi menutup jalan sepanjang Jalan Daendels, Kecamatan Temon mulai dari 10.30 WIB.
Anggota tim sosialisasi Pemda DIY Sumadi mengatakan pemerintah akan mengakomodir seluruh pendapat masyarakat baik yang setuju dengan bandara atapun yang menolak bandara. Hal ini akan kami masukkan dalam berita acara laporan sosialisasi.
"Kami akan menginventarisasi pendapat masyarakat. Kami membuka pintu dialog lebar-lebarnya kepada masyarakat. Sebab, rencana pembangunan bandara ini menerapkan prinsip transparan," katabnya.
Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo intensifkan pengamaman seluruh jalur menuju Kecamatan Temon selama sosialisasi rencana pembangunan bandara berlangsung.
Wakapolres Kulon Progo Kompol Akbar Thamrin mengatakan pihaknya menerjunkan 350 personel anggota Polri, belum termasuk personel bantuan dari Brimob, personel TNI.
"Setiap desa, kami tempatkan personel secara penuh selama sosialisasi. Pengamanan ini dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya," kata Akbar.
Terkait desa rawan keamaman saat sosialisasi bandara, menurut Akbar yakni Desa Palihan dan Glagah. Hal ini, dikarenakan masyarakat belum setuju adanya rencana pembangunan bandara.
"Kami kira, wilayah Glagah dan Palihan yang rawan saat sosialisasi. Di wilayah ini, kami menempatkan personel yang lebih banyak dibandingkan desa lainnya," katanya.(KR-STR)
WTT gelar aksi penolakan bandara Kulon Progo
ilustrasi Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi menolak rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/sgd/13 ()
