Pemkab Gunung Kidul target selesaikan rekomendasi BPK

id pemkab gunung kidul

Pemkab Gunung Kidul target selesaikan rekomendasi BPK

Pemda Kabupaten Gunung Kidul (Istimewa)


Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan untuk dapat menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013 guna mencapai opini wajar tanpa pengecualian.

Asisten Sekda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gunung Kidul Supriyadi, Jumat, mengatakan, daerahnya masih pada posisi wajar dengan pengecualian (WDP), satu peringkat di bawah wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Untuk itu, pemkab sedang�memperbaiki administrasi aset daerah secara optimal agar bisa meraih opini WTP dari BPK. Kami, beberapa bulan terakhir menelusuri rekomendasi BPK yang menyebabkan daerah ini belum mendapat predikat WTP. Kami targetkan akhir September selesai untuk rekomendasi BPK 2013," kata Supriyadi di Gunung Kidul.

Dia mengatakan temuan BPK terjadi di hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun demikian, temuan yang paling banyak dalam bidang aset.

"Temuannya merata di setiap SKPD meski hanya kecil-kecil misalnya rekening yang sudah tidak berfungsi namun tidak ditutup. Tertib administrasinya yang harus dibenahi, bukan masalah besar kecilnya," katanya.

Supriyadi mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk tertib administrasi dengan cara, setiap SKPD didampingi auditor yang berasal dari inspektorat daerah, agar perbaikannya bisa sesuai apa yang ditentukan oleh BPK.

"Setiap SKPD akan didampingi auditor, sebab apa yang dilaporkan oleh SKPD kelihatannya benar belum tentu benar bagi auditor," kata dia.

Ia menambahkan bidang aset menjadi prioritas karena di sana paling banyak menjadi temuan hasil rekomendasi dari BPK pada 2013.

"Paling banyak dibenahi masalah aset, yang perlu ketekunan. Temuan aset itu sejak 2003 dokumennya perlu kami telusuri. Kami tertibkan semuanya, tapi kami optimis selesai," kata dia.

Dia mengatakan setelah menyelesaikan rekomendasi BPK pada akhir September, maka dilanjutkan menyusun laporan keuangan 2014 yang akan dimulai Oktober.

"Saat ini sudah diselesaikan 70 persen, dan Oktober untuk menyelesaikan 2014 agar tidak menumpuk di akhir tahun," kata Supriyadi.

Anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi PDI Perjuangan Agus Joko Kriswanto berharap pemkab menyelesaikan pendataan aset. Sebab, penataan aset juga akan berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukan BPK tahun depan.

"Selain tujuan untuk mendapatkan predikat WTP, langkah ini juga dalam upaya memperbaiki administrasi pemkab," kata Joko.

Dia mengatakan pengelolaan aset yang belum optimal salah satu di antaranya aset tetap dan pengadaan barang. "Tahun depan kita harus bisa meraih predikat WTP," harapnya. ***2***

(U.KR-STR)
Pewarta :
Editor: Heru Jarot Cahyono
COPYRIGHT © ANTARA 2024