KPU Bantul standarisasi anggaran Pilkada 2015

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan standarisasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah setempat yang akan digelar pada Mei 2015.

"Saat ini kami masih proses penyusunan anggaran, karena dari hasil komparasi dan koordinasi tiga KPU kabupaten yakni Bantul, Gunung Kidul dan Sleman sepakati terkait anggaran akan ada standarisasi," kata Komisioner KPU Bantul, Divisi Logistik dan Keungan, Didik Joko Nugroho, Jumat.

Menurut dia, standarisasi anggaran Pilkada juga berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU DIY, dan saat ini masing-masing KPU kabupaten yakni KPU Sleman dan KPU Gunung Kidul sedang melakukan tinjau kembali anggaran kembali meskipun anggaran telah diusulkan sebelumnya.

"Kalau anggaran yang diajukan kemarin sebesar Rp19,5 miliar, nah Bantul kalau dikomparasikan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang Rp22 miliar dan KPU Sleman Rp28 miliar dengan asumsi jumlah pemilih yang sama tentunya harus ada standarisasi," katanya.

Didik mengatakan, anggaran yang akan ditinjau ulang KPU Bantul terutama terkait dengan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menurutnya agak rigid, sehingga kemungkinan mengalami perubahan dibanding dengan Pilkada 2010 karena ada standarisasi tersebut.

"Satu hal yang kemudian menjadi substansi untuk kemudian harus dinaikkan adalah ketika honor KPPS ini rendah, karena yang dipertaruhkan adalah integritas dan profesionalitas dari KPPS itu sendiri, padahal teman-teman tahu KPPS ujung tombak kita (penyelenggara pemilu)," katanya.

Dengan demikian, lanjut Didik ketika ada standarisasi anggaran Pilkada tersebut, dapat dipastikan anggaran yang sebelumnya telah diusulkan KPU Bantul sebelumnya sebesar Rp19,5 miliar itu akan bertambah minimal Rp2,5 miliar bahkan bisa lebih.

"Kemungkinan (anggarannya) di atas Gunung Kidul (Rp22 miliar) di bawah Sleman (Rp28 miliar) itu idealnya, karena kalau kita berbicara tentang pemilih pasti diatas Gunung Kidul. Sampai sejauh ini kita asumsinya Pilkada langsung," kata Didik.

Menurut dia, standarisasi anggaran Pilkada tiga kabupaten di DIY tersebut diupayakan mengingat penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu akan diselenggarakan serentak di tiga kabupaten karena pertimbangan berakhirnya masa jabatan masing-masing Bupati setempat.

(KR-HRI)