Pengamat: Jokowi masih bisa wujudkan kabinet ramping

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto mengemukakan Presiden terpilih Joko Widodo masih bisa mewujudkan kabinet yang ramping secara substansial, meskipun rencana postur 34 kementerian tetap dipertahankan.

"Janji Jokowi itu (perampingan kabinet) secara substansial masih tetap bisa diwujudkan, meskipun bukan dengan mengurangi kementeriannya, namun mengurangi jumlah eselon satu atau setingkat dirjen," katanya di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Erwan, meskipun jumlah kabinet Jokowi mendatang tidak jauh berbeda dengan komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I maupun II, namun substansi pejabat yang ada di tubuh masing-masing kementerian bisa lebih diefisienkan.

Dia menconohkan, jumlah pejabat eselon satu bisa dipangkas lebih sedikit lagi dari jumlah pejabat eselon satu yang saat ini berjumlah 10 orang di masing-masing kementerian. Sementara, dana operasional untuk seorang pejabat eselon satu di kementerian mencapai Rp500 juta tiap tahun.

"Kalau jumlah kementeriannya kelihatannya sedikit, sementara jumlah pegawai eselon satu sangat gemuk, maka percuma saja. Jumlah dirjen zaman orde baru dengan sekarang saja telah bertambah lima dirjen," kata dia.

Sementara itu, terlepas dari jumlah kementerian yang akan dibentuk, menurut dia, yang paling utama adalah efektif mengimplementasikan visi misi Jokowi-JK pada pemerintahan baru mendatang.

"Menurut saya yang terpenting adalah sejauh mana dengan postur kementerian tersebut Jokowi-Jk mampu merealisasikan visi-misinya," kata dia.

Menurut dia, upaya mengedepankan profesionalitas dan efektifitas kinerja kabinet lebih menguntungkan bagi jalannya pemerintahan mendatang, dari pada hanya mempersoalankan jumah kementerian.

"Saya kira justru tidak efektif walaupun kelihatannya (jumlah kementerian) sedikit, namun pada kenyataannya di dalamnya (pejabat eselon satu) sangat gemuk sekali," kata dia.

Seperti diketahui, Jokowi mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya di Kantor Transisi, Senin (15/9). Jumlah kementeriannya sama seperti di era Presiden SBY, yaitu 34 kementrian. Sebanyak 18 posisi akan diisi dari kalangan profesional, sedangkan 16 posisi diisi oleh profesional dari parpol.

(KR-LQH)