Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta masukan dari dewan perwakilan rakyat daerah setempat terkait penggunaan dana keistimewaan yang diperkirakan mencapai Rp70 miliar pada 2016.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dana keistimewaan (danais) nilainya cukup besar, tetapi tidak masuk dalam APBD, dan tidak dibahas bersama DPRD, melainkan langsung dari pemerintah pusat.
"Kami minta anggota DPRD dan pemkab berdiskusi mengenai pengelolaan danais. Sebab, danais tidak dibahas secara formal di DPRD," kata Hasto saat memberikan sambutan pada rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Kulon Progo periode 2014-2019.
Menurut dia, hal tersebut demi efektivitas penggunaan anggaran danais untuk memajukan budaya dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo," ujarnya.
Pimpinan yang diambil sumpahnya yaitu Ketua DPRD Akhid Nuryati (PDIP), Wakil Ketua Ponimin Budi Hartono (PAN), dan Wakil Ketua Lajiyo Yok Mulyono (Gerindra).
Hasto mengatakan penggunaan anggaran danais rencananya untuk pengembangan kelembagaan, infrastruktur, budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata.
"Rencananya, ada beberapa objek wisata yang akan dikembangkan dengan danais, yakni Puncak Suroloyo, Gua Kiskendo, dan Waduk Sermo," katanya.
Bupati yang merupakan kader PDI Perjuangan ini mengatakan pengembangan Gua Kiskondo akan dilaksanakan berupa pembangunan jalan menuju lokasi wisata.
Kemudian, lanjut dia, penggalian legenda Sugriwo-Subali, serta pembentukan sentra produksi souvenir oleh masyarakat di sekitar Gua Kiskendo.
Konsep tersebut, kata dia, diharapkan bisa memberikan peningkatan yang signifikan pada pengembangan budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Kalau Glagah, karena masih dalam tahap pembangunan bandara, sementara belum akan digarap. Setelah bandara nanti jadi, akan kami lakukan penataan ulang," kata Hasto.
Selain danais, bupati berharap agar DPRD memberikan dukungn dalam pembangunan mega proyek dan penanggulangan kemiskinan.
"Saat ini, angka kemiskinan di Kulon Progo masih cukup tinggi yakni 21 persen. Untuk penanganan yang lebih intensif, kami minta dukungan anggota DPRD agar pada masa mendatang penurunannya bisa optimal, dan memuaskan kita semua," ujar Hasto.
Ketua definitif DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengatakan anggota dewan tidak boleh terjebak dalam tugas pokok dan fungsi (tpoksi) secara normatif dalam menjalankan tugasnya.
"Namun, perlu ada gebrakan yang secara aktif terlibat langsung dengan masalah-masalah sosial yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat," kata Akhid.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Dinas Pertanian Kulon Progo awasi perkembangan antraks Girimulyo
Selasa, 19 Maret 2024 15:38 Wib
Pemkab Kulon Progo: Pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar
Minggu, 17 Maret 2024 12:46 Wib
Pemkab Kulon Progo diminta percepat bangun jalan dukung ekonomi
Minggu, 17 Maret 2024 11:40 Wib
Polres Kulon Progo : Hadroh Bhayangkara untuk mengedukasi masyarakat
Jumat, 15 Maret 2024 19:07 Wib
Dinas Pertanian Kulon Progo mengintensifkan surveilans cegah Antraks
Jumat, 15 Maret 2024 15:59 Wib
Gerindra Kulon Progo jaring empat calon kepada daerah dari internal
Kamis, 14 Maret 2024 19:53 Wib
Pemkab Kulon Progo menetapkan peta batas desa di lima kalurahan di Wates
Kamis, 14 Maret 2024 17:17 Wib
DKP Kulon Progo mengawasi penjualan olahan ikan di Pasar Jagalan
Kamis, 14 Maret 2024 15:14 Wib