Pemkab berikan subsidi pertanian Rp2 juta/hektare

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan subsidi pertanian kepada kelompok-kelompok tani sebesar Rp2 juta per hektare dalam bentuk bibit, pupuk bersubsidi, dan sekolah lapang.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan subsidi itu supaya petani mampu meningkatkan produksi demi tercapainya kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

"Harapannya apabila produksi padi tingkat petani mengalami kelebihan dijual ke gabungan kelompok tani (gapoktan) sehingga gapoktan mampu menyuplai beras ke Bulog dalam rangka program beras miskin daerah (raskinda)," katanya.

Pada 2015, pihaknya menargetkan mampu menyuplai kebutuhan raskin ke Bulog sebanyak 645 ton per bulan. Saat ini, tujuh gapoktan yang ditunjuk belum mampu memenuhi permintaan Bulog.

"Saat ini, tujuh gapoktan baru mampu memenuhi permintaan Bulog sebanyak 400 ton per bulan. Harapan saya gapoktan segera bisa memenuhi semua," katanya.

Selain memberikan subsidi pertanian, kata Hasto, Pemkab Kulon Progo memberikan bantuan kepada gapoktan berupa alat-alat produksi penyuplai raskinda.

Selama ini, kendala yang dihadapi salah satunya karena persoalan harga. Bulog membeli dengan harga Rp6.600 per kg, sehingga gapoktan cukup berat memproduksi beras dengan harga tersebut.

Untuk mengatasinya, pemkab akan membantu mesin-mesin sarana produksi guna menekan biaya produksi.

"Tahun ini kita belikan, tujuannya menurunkan biaya produksi, sehingga kalau dimintai order dari Bulog dengan harga Rp6.600 tidak rugi," kata dia.

Saat ini, gapoktan baru diberi hak sebagai penyuplai, sedangkan pada masa mendatang diharapkan sebagai produsen dan distributor.

Direktur InProSula Sarijo mengatakan bahwa berdasarkan monitoring yang dilakukan InProSula, saat ini program raskinda mampu menyerap beras dari tujuh gapoktan di Kulon Progo.

Hal itu, katanya, menunjukkan program raskinda bisa dijadikan upaya peningkatan pendapatan petani.

"Agar program raskinda ini berjalan maksimal dibutuhkan komitmen dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sarana prasarana dari para pihak mulai pemerintah pusat, Pemda DIY, dan Pemkab Kulon Progo," katanya.



(KR-STR)