Yogyakarta yakini pemerintahan di jalur yang benar

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta meyakini tata kelola pemerintahan yang dilakukan untuk mewujudkan visi kota berada di jalur yang benar setelah memperoleh penghargaan capaian indeks tata kelola pemerintahan tertinggi secara nasional dari Kemitraan.

"Prestasi tersebut semakin mempertegas bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berada di jalur yang benar. Peran serta masyarakat memiliki andil yang besar untuk penghargaan ini," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Kamis.

Berdasarkan penghargaan tersebut, Kota Yogyakarta meraih nilai tertinggi untuk indeks tata kelola pemerintahan yaitu 6,8. Kemitraan melakukan survei dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di 34 kota/kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata nilai dari seluruh kota/kabupaten yang disurvei adalah 4,9.

Penilaian dilakukan selama kurun waktu 2012 hingga 2014 dengan melakukan pengecekan data dan juga survei langsung di lapangan pada Januari hingga April. "Pemerintah pun tidak mengetahui bagaimana survei itu dilakukan," katanya.

Dasar penilaian dilakukan atas enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang kemudian dijabarkan dalam 126 indikator.

Sejumlah keunggulan yang dimiliki pemerintah kota untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di antaranya adalah inovasi pelayanan publik sehingga ada kepastian waktu pelayanan, kemudahan masyarakat mengakses berbagai informasi dari pemerintah, dan adanya partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan.

"Selama lima tahun terakhir pun, laporan keuangan pemerintah kota mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas," katanya.

Haryadi berharap, prestasi yang sudah diraih tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga indeks tata kelola pemerintahan tetap baik atau selalu berada di atas rata-rata.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Zenni mengatakan, penghargaan dari Kemitraan tersebut melengkapi penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan otonomi daerah.

"Yogyakarta menerima penghargaan dari pemerintah dan swasta. Tentunya, penghargaan itu akan saling melengkapi," katanya.

Ia menambahkan, Kemitraan memberikan apresiasi yang tinggi untuk alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan yang sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh Kemitraan kepada seluruh kota/kabupaten yang disurvei di antaranya adalah mengoptimalkan sistem e-government untuk efektivitas, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan, serta memyperkuat kerja sama dengan lembaga legislatif dan masyarakat.

(E013)