Rehab pendopo dianggarkan Rp784 juta

Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana sebesar Rp784 juta pada  2014 untuk renovasi pendopo rumah dinas wali kota.

"Pendopo rumah dinas sudah perlu direnovasi karena mengalami kerusakan di struktur bangunan khususnya atap yang sudah melengkung," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, seluruh struktur atap bangunan yang semula menggunakan material besi dan kayu akan diganti dengan besi agar lebih awet.

Proses rehabilitasi pendopo rumah dinas sudah dimulai dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun anggaran.

Hari mengatakan tingginya biaya perbaikan yang dianggarkan karena pendopo baru nanti akan dilengkapi berbagai fasilitas sehingga memudahkan akses bagi seluruh warga Kota Yogyakarta.

Tambahan fasilitas tersebut di antaranya adalah ram dan akses jalan khusus bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda.

"Kami pun akan menambah berbagai ornamen khas Yogyakarta pada bangunan pendopo. Ciri khas Yogyakarta akan lebih ditonjolkan," katanya.

Hari mengatakan bangunan pendopo di rumah dinas tersebut sudah berusia cukup tua dan selama ini hanya dilakukan pemeliharaan dengan pembersihan dan pengecetan.

Pendopo tersebut biasanya dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan atau menerima tamu.

"Harapannya, setelah dilakukan rehabilitasi keamanan dan kenyamanan bisa lebih terjaga," katanya.

Selain merenovasi pendopo rumah dinas, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah juga sedang melakukan rehabilitasi di pendopo kompleks balai kota Yogyakarta dengan biaya sekitar Rp1,2 miliar.

Perbaikan pendopo tersebut dilakukan karena ada kebocoran di atap sehingga menimbulkan kerusakan di dinding bangunan.

Pekerjaan rehabilitasi di pendopo kantor wali kota tersebut ditargetkan selesai pada akhir November.

"Selama ini, pendopo ini sudah seperti ikon kompleks balai kota. Kami pun akan memperbaiki ornamen-ornamen khas Yogyakarta yang sudah ada sebelumnya," katanya.
(E013)