Pemkab Kulon Progo dukung program maritim Jokowi

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung rencana Presiden Joko Widodo mengembangkan potensi maritim, karena sejalan dengan visi gubernur dari Among Tani menjadi Dagang Layar.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan berdasarkan pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarif Tjitjip Soetardjo dalam kunjungan kerjanya di kabupaten ini, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto pada akhir 2014.

"Mantan Menteri KPP Tjitjip berjanji Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa digunakan pada akhir 2014. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran 25 persen semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi tertunda," kata Hasto.

Ia mengatakan setelah pelantikan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pekerjaan Umum baru, Pemkab Kulon Progo akan ke Jakarta untuk membicarakan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Setelah dilantik, kami akan langsung ke Jakarta untuk membahas ini. Tentu saja, atas persetujuan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Kami berharap penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi prioritas utama," katanya.

Saat ini, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, bahwa Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah mencapai 80 persen.

Hanya saja, masih perlu dilakukan penyempurnaan pembambangunan pemecah ombak dan pengerukan pasir dalam kolam dermaga. "Apabila dua hal ini sudah selesai, maka Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah siap digunakan," katanya.

Saat ini, kata dia, seluruh sarana-prasarana pendukung sudah siap. Pemkab Kulon Progo juga sudah membebaskan lahan untuk infrastruktur jalan dan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI). Begitu juga Pemda DIY telah membangun infrastruktur pendukung lain," kata Hasto.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto harapannya dapat diselesaikan.

Sebab, menurut dia, anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo lebih dari Rp300 miliar.

"Kami berharap, ada kebijakan yang bisa mempercepet penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto. Apalagi, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan saat ini," katanya.

(KR-STR)