Pemerintah diminta segera susun strategi mitigasi ebola

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah diminta segera menyusun strategi mitigasi penyakit ebola, karena Indonesia merupakan negara yang juga berisiko tertular penyakit tersebut.

"Pemerintah perlu segera menyiapkan diri, baik dari segi SOP dan teknologi maupun dukungan peralatan menghadapi kemungkinan penularan ebola di Indonesia," kata peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunarno di Yogyakarta, Selasa.

Di sela-sela simulasi penanggulangan penyebaran penyakit menular ebola di Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM, ia mengatakan Indonesia saat ini belum memiliki SOP untuk mitigasi dan penanganan penyakit ebola.

Menurut dia, SOP yang disusun harus benar agar dapat mencegah penularan ebola di masyarakat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan SOP, sangat dimungkinkan akan terjadi penularan penyakit seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

"Justru yang kena adalah petugas medisnya, dan itu menunjukkan kegagalan SOP Amerika. Meskipun sudah memakai baju khusus, bagian wajah masih terbuka, sehingga virus bisa masuk," kata Ketua Jurusan Teknik Fisika UGM itu.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus bertindak cepat menyusun strategi mitigasi penyakit ebola, karena penularannya telah menyebar di sejumlah negara. Bahkan dikhawatirkan penyakit akan berkembang dengan tidak terkendali, mengingat perubahan karakter virus yang sangat cepat.

"Padahal, hingga saat ini belum ditemukan vaksin maupun obat untuk mengatasi penyakit ebola. Amerika kebobolan karena pakai SOP lama, padahal ebola karakternya sudah berubah, sehingga kita harus menciptakan SOP baru," katanya.

Menurut dia, setiap kementerian diharapkan segera menyusun SOP masing-masing mewaspadai ancaman ebola, seperti menyangkut deteksi, identifikasi, evakuasi, isolasi supect, penanganan pasien bahkan penanganan jenazah.

Selain itu juga penanganan peralatan medis dan peralatan lainnya yang telah bersentuhan langsung dengan penderita.

"Virus tetap akan menular, meskipun penderita sudah meninggal, sehingga perlu dipikirkan bagaimana tata cara penguburannya agar tidak membuka peluang penularan," katanya.

Ia mengatakan seharusnya jenazah dibakar atau dikremasi, tetapi hal itu tidak mudah dilakukan, karena menyangkut agama dan kepercayaan yang diikuti. Dinas Sosial harus menyiapkan SOP itu, begitu pula dengan dinas-dinas terkait lainnya.

SOP yang akan disusun hendaknya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Penegakan SOP penting dilakukan dalam menangani korban penyakit ebola, karena sangat mudah menular melalui kontak fisik.

"Kami bekerja sama dengan Core Orari DIY dan PIM DIY sedang menyusun SOP penanganan dan mitigasi ebola. Rencananya hasil penyusunan SOP akan diserahkan kepada gubernur DIY," katanya.

(B015)