Pemkab kembangkan sektor kemaritiman sebagai penggerak ekonomi

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mengembangkan sektor kemaritiman, yakni perikanan, konservasi dan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Kabupaten Gunung Kidul Budi Martono di Gunung Kidul, Rabu mengatakan pengembangan sektor kelautan merupakan prioritas utama, hal ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

"Kabupaten Gunung Kidul mempunyai panjang pantai 78 kilometer dengan segala potensinya mulai dari wisata, konservasi, dan perikanan tangkap. Selain itu, sejalan dengan kebijakan gubernur yakni `among tani ke dagang layar`, maka secara bertahap, sektor kelautan menjadi unggulan," kata Budi.

Ia mengatakan Pemkab Gunung Kidul juga terus memberdayakan masyarakat yang berada di kawasan pesisir untuk menggarap potensi laut. Salah satu langkah yang telah dilaksanakan pemkab, yakni membuka SMK Kelautan di Kecamatan Tangjungsari.

"Mengembangkan sektor maritim itu bukan perkara mudah. Sebab, pelaku-pelaku kemaritiman merupakan masyarakat agraris. Pemkab Gunung Kidul, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbupar) secara bertahap mendorong masyarakat agraris menjadi masyarakat maritim," kata Budi.

Anggota Fraksi PKS DPRD Gunung Kidul Arif Wibowo mengharapkan laut selatan sepanjang pesisir Gunung Kidul menjadi halaman depan untuk pembangunan kedepan.

Menurut Arif, perkembangan kemaritiman seperti pariwisata dan kelautan mulai terlihat. Sebab, dua sektor ini berkembangan bersamaan, dampaknya sektor pariwisata berkembang pesat. Begitu juga, sektor perikanan tangkap menjadi pendukungnya.

"Yang perlu dilakukan sebagai catatan kedepan adalah kesejahteraan nelayan. Selama ini, yang paling banyak mengeruk keuntungan dari sektor lautan adalah pedagang atau tengkulak. Kesejahteraan nelayan belum terlihat," kata Arif.

Ia berharap Pemkab Gunung Kidul membuat program peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, dengan berbagai pendekatan.

Menurut dia, pemkab perlu meningkatkan wawasan kultural masyarakat agraris menuju masyarakat maritim membutuhkan proses yang panjang.

Untuk itu, pemkab harus menyempurnakan Dermaga Perikanan Sadeng, supaya kapal-kapal di atas 30 grosston (GT) bisa masuk, serta pemenuhan sarana prasarana yakni SPBU, tempat reparasi kapal dan gudang pendingin.

"Pemkab juga perlu membantu kapal-kapal 30 GT bagi nelayan pemula yang terkendala modal," katanya.

(U.KR-STR)