Bantul kurangi anggaran perjalanan dinas pada 2015

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengurangi pos anggaran perjalanan dinas di satuan kerja perangkat daerah pada 2015, menyusul adanya defisit anggaran Rp153 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun depan.

"Kondisi keuangan daerah kan defisit sebesar itu, sehingga memang ada langkah-langkah yang harus kami lakukan, seperti mengurangi (anggaran) perjalanan dinas yang tidak perlu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono di Bantul, Kamis.

Menurut dia, defisit anggaran tersebut, penyebabnya adalah menurunnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat, kemudian membengkaknya alokasi dana desa (ADD) tiap desa menyusul berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, kata dia pihaknya perlu melakukan rasionalisasi anggaran dalam APBD 2015 guna menghemat anggaran pada pos yang menurutnya tidak mendesak direalisaikan agar dapat memperkecil defisit anggaran tersebut.

"Bahkan kalau perlu perjalanan dinas ke luar negeri itu ditiadakan, selain itu kami juga akan mengurangi sebanyak mungkin honor pegawai dalam kegiatan-kegiatan," kata Toni sapaan akrabnya.

Namun demikian, kata dia pengurangan honor pegawai tersebut bukan pada honor yang diterima pegawai negeri sipil (PNS) tiap bulan, melainkan honor pada kegiatan yang diselenggarakan Pemkab maupun SKPD terkait diupayakan tidak selalu ada.

"Honor kan sebuah penghargaan atas kinerja, jadi bagaimana caranya honor prestasi kerja tetap ada, karena kalau tidak `dzalim` namanya, dan ke depan kami akan konsep intinya tidak setiap kegiatan ada honornya, karena sudah ada honor bulanan," katanya.

Adapun untuk alokasi anggaran yang berkaitan dengan pro-rakyat, lanjut dia tetap direalisasikan, termasuk program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kemajuan Bantul tetap dilaksanakan.

Menurut dia, kebutuhan belanja pada APBD Murni 2015 mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan demikian Pemkab Bantul harus menekan anggaran sebesar Rp153 miliar, sesuai defisit anggaran yang dihitung mencapai sebesar itu.

(KR-HRI)