KPU Gunung Kidul tunggu putusan pelaksanaan pilkada

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu keputusan dari pusat terkait dengan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah 2015.

Divisi Sosialiasai Pendidikan Pemilih dan Humas KPU Gunung Kidul Yudha Ayu Nindarsih di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu dari pusat terkait dengan teknis pemilihan.

"Kami optimistis, Pilkada 2015 masih menggunakan sistem langsung. Mudah-mudahan tiga peraturan datang pada minggu ini," katanya.

Dia mengatakan dalam tahapan pilkada saat ini pihaknya masih sebatas penganggaran. Anggaran yang diajukan untuk pemilihan bupati sebesar Rp22,8 miliar.

"Tahapan lainnya belum dilakukan pembahasan, sebab tahapan pilkada di awal September. Namun, dikarenkan polemik dalam undang-undang pilkada berdampak adanya instruksi penghentian tahapan tersebut," katanya.

Sekertaris Daerah Pemkab Gunung Kidul Budi Martono mengatakan jadwal pilkada pada September 2015 mengakibatkan kekosongan jabatan bupati.

Sebab, katanya, jabatan Badingah selaku bupati dan Immawan Wahyudi sebagai wakil bupati akan berakhir pada 30 Juli 2014.

Budi mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti mekanisme pengisian posisi jabatan bupati yang kosong.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait dengan masalah itu.
"Apabila pilkada dilaksanakan pada September 2015 maka dipastikan jabatan bupati akan kosong," katanya.

Dia mengatakan ada beberapa cara untuk mengisi posisi bupati, antara lain posisi bupati bisa diisi oleh pejabat pemkab dengan golongan tertinggi.

Selain itu, kata dia, pengisi jabatan tersebut juga bisa ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY.

Ia menjelaskan apabila hal itu dilakukan maka pengisian bisa saja diisi oleh pejabat dari tingkat provinsi.
"Sampai saat ini belum ada keterangan terkait pengisian bupati," katanya.

(KR-STR)