Golkar akan minta penjelasan kenaikan harga BBM

Yogyakarta (Antara Jogja) - Fraksi Partai Golkar DPR RI segera meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang  diumumkan Presiden RI Joko Widodo, Senin (17/11).

"Kami akan menggunakan hak konstitusional kami dengan meminta penjelasan atas kebijakan kenaikan itu," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin di Yogyakarta, Selasa.

Fraksi Partai Golkar, menurut dia, masih menilai bahwa pemerintah belum memiliki konsep dan perencanaan yang memadai akan dampak kenaikan harga BBM terutama untuk transportasi umum, BBM nelayan, dan UMKM.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM premium dan solar sebesar Rp2.000 tersebut masih sulit dipahami. Sebab, kata dia, saat ini harga minyak dunia justru cenderung terus menurun dari 105 dolar AS menjadi 73,5 dolar AS, atau turun 30 persen dari target harga minyak mentah Indonesia (ICP) di APBN 2015.

"Sulit dicarikan alasan dan logika dari isi hitung-hitungan ekonominya. Sementara Malaysia justru menurunkan harga jual BBM-nya untuk masyarakat," kata dia.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi basis harga rata-rata di Pasar Singapura (MOPS/Mean Oil Platts Singapure) yang dinilai sarat permainan harga oleh mafia migas.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan revolusi mental, harus menghitung formula harga produksi BBM secara mandiri, transparan, akuntabel dan jauh dari pengaruh mafia migas," kata dia.

Sementara itu, menurut dia, program Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan "Kartu Sakti" (Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera) sebagai bentuk kompensasi terhadap masyarakat, juga dinilai tidak tepat, baik dari aspek legalitas, maupun tata tertib anggaran.

Meski demikian, ia mengatakan, Fraksi Partai Golkar belum dapat mengambil sikap akan mendukung atau menolak kebijakan presiden tersebut. Sikap fraksi, menurut dia, baru akan diputuskan setelah mendapatkan penjelasan mengenai alasan kenaikan BBM bersubsidi tersebut langsung dari pemerintah.

"(Sikap Fraksi Partai Golkar) baru akan kami putuskan setelah kami mendapat penjelasan resmi dan mendetail dari pemerintah," kata dia.

KR-LQH