Mahasiswa UMY demo BBM bentrok dengan aparat

Bantul (Antara Jogja) - Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan kampus tersebut bentrok dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi itu, Kamis siang.

Bentrok tersebut bermula dari aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berujung pada aksi saling pukul dengan bambu dan lemparan kepada aparat, akibat bentrok tersebut seorang mahasiswa yang terlibat bentrok diamankan oleh aparat.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan di tepi jalan lingkar barat depan kampus UMY itu mengganggu arus lalu lintas di jalur lambat bagi sepeda motor, sehingga polisi mengalihkan jalur sepeda motor agar melewati jalur cepat atau mobil.

Kepala Polsek Kasihan Bantul Kompol Fajar Pamudji mengatakan, sebanyak satu pleton (25 orang) dan satu kompi petugas kepolisian (75 orang) disiagakan di lokasi demonstrasi."Kepolisian dari Polsek dan Polres Bantul dikerahkan," katanya di sela demonstrasi.

Salah satu orator demonstrasi, Suyoto mengatakan, aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan organisasi mahasiswa se-DIY di antaranya di titik nol kilometer dan pertigaan kampus UIN dalam beberapa hari terakhir.

"Tidak hanya di DIY, kawan-kawan mahasiswa di beragam kota seperti Jakarta, Bandung dan Makassar, bahkan di kota-kota besar jutaan angkutan umum (organda) melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BBM yang telah ditempuh pemerintahan saat ini telah mengkhianati rakyat karena dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, ratusan mahasiswa yang berasal dari sejumlah elemen mahasiswa UMY yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Berdaulat (Amdal) mendesak pemerintah secara tegas untuk mencabut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Serta mencabut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang UU Migas secara keseluruhan, kemudian menggantinya dengan UU yang pro-rakyat," katanya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menaikkan pajak barang mewah, pajak barang impor (bea cukai) menurunkan anggaran belanja pegawai dalam APBN serta mendukung pengembangan energi alternatif. "Selanjutnya menasionalisasi aset-aset vital migas di sektor hulu maupun hilir dan memberantas mafia migas sampai ke akar-akarnya," katanya.

(KR-HRI)