Legislator desak Inspektorat selesaikan verifikasi CPNS K2

Bantul (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Inspektorat setempat segera menyelesaikan proses verifikasi terhadap ratusan calon pegawai negeri sipil dari tenaga honorer kategori dua.

"Terkait permasalahan K2 (kategori dua) kami minta proses verifikasinya segera diselesaikan, agar mereka tidak terancam dicoret dari daftar," kata Wakil Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiantoro di Bantul, Selasa.

Menurut dia, permintaan lembaga legislatif agar pemerintah setempat segera menyelesaikan proses verifikasi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS tersebut sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal itu, kata dia karena sesuai arahan pemerintah pusat bila sampai Desember 2014 proses verifikasi tidak selesai, maka ratusan CPNS dari tenaga honorer K2 terancam di coret dan gagal menjadi PNS tahun ini.

"Beberapa waktu lalu kami sudah konsultasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan K2, hasilnya pemda tetap melakukan verifikasi K2 dan harus selesai Desember, arahannya seperti itu," kata politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bantul, Mahmud Ardi Widanto mengatakan, verifikasi CPNS K2 oleh Inspektorat sebenarnya tidak perlu dilakukan karena CPNS K2 sudah lolos sampai pemberkasan tahap akhir atau tinggal pengangkatan.

"Itu (pendapat) pribadi saya, karena kabar pemalsuan data itu akn baru dugaan, sampai saat ini saya juga belum menerima bukti," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kepala Inspektorat Bantul Bambang Purwadi sebelumnya mengatakan, verifikasi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi itu dilakukan karena ada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusul laporan dari masyarakat terkait dugaan ada masalah dalam seleksi CPNS akhir 2013.

Jumlah tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS K2 sebanyak 592 orang, namun ketika dalam proses pengangkatan dilaporkan ada sekitar 200 tenaga yang diduga bermasalah di antaranya karena dugaan pemalsuan data dalam SK pengangkatan.

(KR-HRI)