Pengamat: Partai Golkar perlu prioritaskan konsolidasi internal

Yogyakarta (Antara Jogja) - Elit Partai Golkar seharusnya lebih memprioritaskan konsolidasi internal guna menghindari perpecahan di tubuh partai itu, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mada Sukmajati.

"Untuk situasi sekarang ini yang penting dipikirkan oleh tokoh dan pengurus Partai Golkar adalah masa depan partai itu sendiri," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Regenerasi kepemimpinan Partai Golkar, kata dia, berkaitan erat dengan masa depan Koalisi Merah Putih (KMP) serta relasi parlemen dengan pemerintah sehingga akan terjadi tarik menarik di antara kedua kepentingan tersebut.

Menurut dia, apabila tarik menarik dalam internal partai itu hanya berorientasi pada kepentingan eksternal partai semata maka rentan terjadi perpecahan.

"Jika pertarungannya adalah hanya untuk KMP atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bayangkan betapa mahalnya pengorbanan yang dibayar Partai Golkar," kata dia.

Menurut dia, untuk menghindari perpecahan di tubuh partai beringin itu, perlu ada konsolidasi dengan mempertemukan berbagai tokoh dan faksi partai tersebut.

Dalam pertemuan itu, katanya, perlu diingatkan kembali perjuangan Golkar serta tema-tema yang membahas organisatoris partai.

Dia menilai untuk saat ini masih memungkinkan adanya perdamaian antara kedua kubu partai itu, meskipun memerlukan negosiasi khusus.

"Proses negosiasi itu misalnya menerima kepemimpinan Ical, namun Partai Golkar tidak lagi terlibat secara teknis dalam KMP," kata dia.

Selain itu, menurut dia, dalam konteks saat ini partai itu juga tidak perlu tergesa-gesa mengumumkan diri sebagai partai oposisi.

Sebab, menurut dia, Golkar belum memiliki pengalaman yang kuat untuk berseberangan dengan pemerintah.

"Kalau keputusan itu (Menjadi partai oposisi, red.) terburu-buru, perlu dipikir ulang," kata dia.

Partai Golkar dilanda kekisruhan saat Theo L. Sambuaga yang memimpin rapat pleno secara tiba-tiba memutuskan Munas Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali.

Keputusan tersebut dinilai sepihak oleh sejumlah politikus Golkar. Para pihak yang tidak bersepakat, dimotori Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kemudian membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar.

(KR-LQH)