Yogyakarta tunggu keputusan resmi penghentian Kurikulum 2013

Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih menunggu surat keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kebijakan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013.

"Dari pemberitaan di sejumlah media, memang disebutkan penghentian kurikulum. Namun, kami tetap akan menunggu surat keputusan resmi dari kementerian dan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori di Yogyakarta, Sabtu.

Selama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta belum memperoleh surat keputusan resmi dari kementerian, maka pihaknya tidak dapat mengambil kebijakan apapun terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 di wilayah tersebut.

Di Kota Yogyakarta terdapat 35 sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK yang sudah menerapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 sejak Tahun Ajaran 2013/2014.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 dapat meneruskan pelaksaan kurikulum tersebut pada tahun ajaran berikutnya.

Sekolah-sekolah tersebut, kemudian akan menjadi sekolah percontohan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 pada semester pertama Tahun Ajaran 2014/2015 diminta untuk kembali menerapkan Kurikulum 2006 pada semester kedua.

Budi mengatakan sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ini tidak akan kesulitan jika kembali menggunakan Kurikulum 2006.

Sekolah yang sudah tiga semester menjalankan Kurikulum 2013, maka lebih baik jika meneruskannya.

"Jika sekolah itu adalah SMP atau SMA, maka siswa yang bersangkutan sudah separuh jalan sebelum lulus. Jika harus berganti kurikulum, maka akan menyulitkan," katanya.

Ia juga menyebut dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan Kurikulum 2013 belum terlalu banyak.

Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana Rp1,3 miliar pada APBD 2014 untuk pengadaan buku ajar semester kedua Tahun Tjaran 2014/2015.

"Jika memang ada kebijakan penghentian maka penggunaan dana akan kami evaluasi," katanya.

(E013)