Bantul temukan PNS dan TNI terdaftar Jamkesmas

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan ratusan pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah setempat yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat.

"Banyak pemilik kartu jamkesmas yang keliru, seperti PNS dan TNI yang masih sebagai menerima jaminan. Kalau jumlah pastinya, kami tidak tahu. Namun, hampir semua kecamatan ada," kata Kepala Dinas Sosial Bantul Mahmudi di Bantul, Senin.

Menurut dia, temuan data tersebut didasarkan pada informasi dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang ada di setiap kecamatan setelah tenaga honorer yang ditugaskan lembaganya tersebut melakukan pengecekan data.

"Di Kebonagung Imogiri, misalnya, terdapat 104 jiwa, ada juga di Girirejo dengan jumlah tidak jauh beda. Namun, dukuh setempat tidak berani mencoret, kami juga mendapati adanya warga meninggal yang masih terdata, ini harus diperbaiki," katanya.

Menurut dia, dengan terdaftarnya PNS dan TNI dalam jamkesmas, otomatis jaminan kesehatan yang dikantongi menjadi ganda sebab mereka sudah mendapatkan asuransi dari pemerintah berupa Askes PNS dan Askes TNI.

"Saya tidak memungkiri, memang mungkin ada PNS yang hidupnya kekurangan. Akan tetapi, mereka `kan` sudah punya jaminan, jadi malah ganda, seharusnya jaminan itu bisa diberikan kepada warga miskin lainnya," kata Mahmudi.

Ia mengatakan bahwa adanya PNS dan TNI yang bisa terdata dalam program jamkesmas karena di antaranya sengaja mengajukan jaminan kesehatan ke DIY atau bahkan pusat, sementara para dukuh yang bersangkutan, tidak berani mencoret karena merasa sungkan dan tertekan.

"Kasihan warga miskin yang tidak terkaver jaminan apa pun karena bagi mereka, biaya pendidikan dan kesehatan sangat berat, apalagi masih banyak janda atau lansia yang tinggal sendiri justru tidak terkaver jaminan," katanya.

Agar tidak terjadi penerima jaminan ganda, pihaknya berharap ke depan pendataan rumah tangga sasaran yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bisa melibatkan dukuh, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, takmir masjid, dan organisasi keagamaan.

"Dengan begitu, bisa menekan indikasi kecurangan. Misalnya, ada dukuh yang ingin memasukkan saudara maupun kerabat ke jamkesmas, akan `sungkan`, mereka juga tidak takut diprotes karena pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama," katanya.

Mahmudi menyebutkan data penerima jamkesmas di Bantul saat ini sebanyak 472.445 jiwa atau sekitar 50 persen dari jumlah penduduk Bantul yang mencapai sekitar 900.000 jiwa.

(KR-HRI)