Dprd Bantul usul pembentukan Posko Kurikulum 2013

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan pembentukan posko Kurikulum 2014 sebagai pusat informasi dan pengaduan sistem pembelajaran tersebut.

"Kami mengharapkan ada posko Kurikulum 2013, sehingga kalau ada guru-guru yang masih bingung maupun kesulitan bisa mengadukan di posko tersebut," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Paidi di Bantul, Rabu.

Menurut dia, pembentukan posko Kurikulum 2013 diusulkan karena sebagian besar sekolah, baik sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), di wilayah Bantul terus melanjutkan kurikulum terbaru tersebut dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu tidak menginginkan sekolah yang telah komitmen meneruskan Kurikulum 2013 kesulitan di tengah jalan, termasuk sekolah yang merasa dipaksakan untuk lanjut menerapkan kurikulum itu, juga bisa mengadukan.

Anggota Komisi D DPRD Bantul Timbul Harjana mengatakan selain pembentukan posko Kurikulum 2013, pihaknya juga minta ada pendampingan dari dinas pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang masih kesulitan menerapkan kurikulum terbaru itu.

"Saya mendengar masih ada beberapa sekolah yang belum mampu menerapkan Kurikulum 2013, makanya kami minta dinas turun langsung ke sekolah, supaya jangan sampai mereka menjalankan dengan rasa takut, kalau perlu ada pendampingan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul Totok Sudarto menyambut baik usulan pembentukan posko Kurikulum 2013 sebagai sarana informasi dan pengaduan sekolah.

Pihaknya akan mempertimbangkan usulan legislator itu.

"Usulan Pak Paidi (Wakil Ketua Komisi D, red.) bagus, dan nanti akan kami buatkan posko center Kurikulum 2013, dan di Bantul ini memiliki banyak instruktur nasional baik untuk SD maupun SMP, sehingga nanti bisa dilibatkan untuk urusan ini maupun urusan itu," katanya.

Totok mengatakan dari 360 SD di Bantul, yang melanjutkan Kurikulum 2013 ada 351 sekolah, sementara sembilan sekolah kembali menerapkan Kurikulum 2006, sedangkan dari 87 SMP yang melanjutkan 83 sekolah, empat sekolah kembali menerapkan Kurikulum 2006.

"Kami beberapa waktu lalu juga sudah bertemu dengan teman-teman kepala sekolah baik SD dan SMP, dan sampai saat ini sebagian besar Kurikulum 2013 masih jalan, meskipun guru-guru ada yang masih keberatan," katanya.(KR-HRI)