KPU Bantul koordinasi Disdukcapil terkait data pemilih

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, nerkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna mengetahui data pemilih potensial untuk pemilihan kepala daerah mendatang.

"Kalau kesiapan dari KPU Bantul sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk mengetahui jumlah pemilih potensial sampai dengan Desember 2015," kata Komisioner KPU Bantul, Divisi Logistik dan Keuangan, Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu.

Menurut dia, langkah koordinasi tersebut dilakukan menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi Undang-Undang oleh pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa hari lalu.

"Kami juga sudah mengirimkan surat ke Disdukcapil untuk minta data pemilih potensial terakhir, data ini nantinya yang akan menjadi acuan kami dalam pemutakhiran data pemilih," kata Didik.

Selain terkait data pemilih, kata dia pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul, terkait dengan penganggaran Pilkada Bantul yang diskenariokan digelar pada Desember 2015.

"Kami juga mulai memastikan kembai bahwa anggaran Pilkada masuk dalam APBD 2015, dan untuk mekanisme pengelolaan sudah kami koordinasikan antara KPU Bantul dengan DPKKAD," katanya.

Seperti diketahui, bahwa penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan UU tersebut akan digelar secara langsung, yang mana anggaran pelaksanaannya dibebankan dalam APBD daerah yang menyelenggaran Pilkada itu.

Ia mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pilkada Bantul telah disetujui sebesar Rp15 miliar dalam APBD Murni 2015, anggaran tersebut diasumsikan bahwa pelaksanaan sistem demokrasi tersebut untuk satu putaran.

"Ada tiga komponen yang butuh anggaran besar, yakni teknis penyelenggaran pemilu di KPU, kemudian teknis pengawasan yang ada di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pengamanan di kepolisian," katanya.
(KR-HRI)