Presiden: konsolidasi pusat daerah penting

Bogor (Antara Jogja) - Presiden Joko Widodo menegaskan konsolidasi pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sehingga hal itu harus dilakukan.

"Saya ingin sampaikan dalam manajemen negara dan tata negara kita diperlukan konsolidasi dari atas ke bawah, untuk kita punya visi besar yang sama supaya kita punyai gagasan besar dalam organisasi besar kita ini," kata Presiden saat membuka pertemuan dengan para Bupati dari Papua, Papua Barat dan Sulawesi di Ruang Garuda Istana Bogor, Kamis.

Kepala negara mengatakan pertemuan dengan kepala daerah dapat diagendakan pertiga bulan atau enam bulan sekali agar ada pandangan yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai program pembangunan.

"Maka pertemuan seperti ini akan kita rutinkan per tiga bulan atau setiap empat bulan akan dilihat oleh mendagri atau setengah tahun, sehingga semua sudah segaris arah untuk perbaikan daerah," kata Presiden.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pertemuan yang berlangsung kali ini merupakan pertemuan ketiga setelah sepekan sebelumnya pertemuan dengan bupati dari Sumatera dan Kalimantan.

"Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ada kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk lakukan program strategis nasional. Arahan Presiden jelas bahwa pada bab XIII pasal 344 asas penyelenggaraan pemerintah daerah, wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewajiban daerah," katanya.

Mendagri mengatakan dalam pertemuan itu, kepala daerah bisa menyampaikan masalah-masalah di daerah dan juga bagaimana kondisi daerah kepada Presiden.

Ditambahkannya, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan kepala daerah yang memiliki kecamatan di daerah perbatasan. Terdapat 173 kecamatan di Indonesia yang berada di daerah perbatasan.

Pertemuan ketiga, antara Presiden dengan Kepala Daerah pada Kamis (29/1) diikuti oleh 110 bupati dari Papua, Papua Barat dan Sulawesi termasuk dua wali kota di Papua, yaitu Sorong dan Jayapura.

Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimujono, Seskab Andi Widjojanto serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.

Secara keseluruhan, Presiden direncanakan bertemu dengan 416 bupati dan 98 wali kota dari seluruh Indonesia.

Pertemuan pertama dilakukan pada Kamis (22/1) diikuti 101 bupati dari wilayah Sumatera, pertemuan kedua pada Jumat (23/1) diikuti 103 bupati dari Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sumatera.

Untuk bupati di Jawa dan Maluku serta wali kota akan dilakukan pada waktu mendatang.
(T.P008)