Pengamat : Presiden perlu menata ulang komunikasi antarkementerian

Jogja (Antara Jogja) - Presiden Joko Widodo perlu menata ulang pola komunikasi antarkementerian, sehingga informasi yang tersampaikan ke masyarakat tidak justeru bertentangan dengan kebijakan presiden, kata seorang pengamat.

"Mengkaji 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, saya berharap ada penataan ulang pola komunikasi antarkomenterian," kata pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) `Veteran` Yogyakarta Nikolaus Loy di Yogyakarta, Kamis.

Dia menilai saat ini seluruh menteri cenderung terkesan ingin berebut bicara dengan pola kebijakan masing-masing, dan akibatnya yang muncul dipermukaan seolah tidak ada koordinasi di tubuh kabinet.

"Seperti statemen `rakyat yang tidak jelas` yang muncul dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, itu kan justru berlawanan dengan model komunikasi Jokowi," kata dia.

Ia mengatakan komunikasi politik mengenai isu-isu krusial seperti polemik antara KPK dan Polri juga perlu dibenahi kembali.

Masing-masing kementerian serta staf kepresidenan, menurut dia, perlu berkontribusi memberikan formulasi. "Jadi tidak terkesan Presiden sendirian," kata dia.

Lebih dari itu, menurut dia, Presiden Jokowi juga perlu menata kembali pola komunikasi politik yang berkaitan dengan kinerja kabinet.

Sehingga, kata dia, dengan penataan itu diharapkan publik maupun pasar mampu mengetahui dengan jelas desain besar program yang ingin dicapai oleh pemerintahan Jokowi.

"Misal Kementerian Perdagangan, harus jelas apa yang mau dicapai dalam skala 5 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi bukan hanya memperlihatkan program jangka pendek," kata Nikolaus.

(L007)