Bantul (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung hasil Muktamar ke-VIII PPP di Jakarta pada November lalu yang menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum partai berlambang Ka`bah tersebut.
"Hasil itu (Muktamar) yang akan kami dukung," kata Ketua DPW PPP DIY Sukri Fadholi usai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) PPP ke-42 di Gedung Gapensi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pertimbangan DPW PPP mengambil langkah ini, di antaranya berpegang pada aturan dasar/aturan rumah tangga (AD/ART) partai, apalagi mahkamah partai maupun majelis syariah menyatakan Muktamar PPP di Surabaya tidak sah. "Nilai-nilai konstitusi partai yang kami pegang, kami berpegang teguh pada AD/ART partai," katanya.
Karena itu, kata Sukri, DPW PPP DIY tidak mendukung kubu Suryadharma Ali maupun Romahurmuzy, sikap ini ditunjukkan dengan ketidakhadiran jajaran DPW PPP DIY pada Muktamar PPP di Surabaya yang memutuskan Romahurmuzy sebagai ketum.
Menurut dia, meski di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ada dualisme kepengurusan, namun seluruh DPC PPP se-DIY sepakat dengan langkah yang ditempuh DPW ini. Bahkan di akar rumput partai ini dipastikan tidak ada indikasi perpecahan.
Sebagai salah satu ketua DPW, Sukri berharap segera tercipta suasana kondusif di internal PPP, sehingga kedua kubu yang sedang berseteru untuk merebut kekuasaan di jajaran struktur DPP PPP diharapkan segera melakukan islah untuk menghindari perpecahan.
"Ini (perseteruan) masih ditangani di pengadilan tata usaha negara (PTUN), jadi proses hukum tetap berjalan, akan tetapi islah juga harus tetap dilakukan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC PPP Bantul Maming Triyono mengatakan semua anggota partai di daerah satu suara, mendukung apapun yang dibawa DPW PPP, sehingga harapannya ada islah antar kedua pihak yang berseteru untuk menghindari perpecahan.
"Kami harap elit partai PPP melakukan islah, dan pesan islah dari DPC ini akan disampaikan ke DPP melalui DPW DIY. Dan kami tetap teguh pendirian mematuhi kebijakan DPW," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
PPP terbuka kemungkinan kedatangan Prabowo
Minggu, 24 Maret 2024 20:40 Wib
Suara hilang, PPP mengajukan gugatan PHPU Pileg 18 provinsi ke MK
Minggu, 24 Maret 2024 11:04 Wib
Prabowo berencana temui PPP
Jumat, 22 Maret 2024 20:02 Wib
PPP mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran
Jumat, 22 Maret 2024 15:36 Wib
PPP menolak hasil rekap suara pemilu
Kamis, 21 Maret 2024 15:52 Wib
PPP bakal menggugat hasil rekap nasional KPU
Rabu, 20 Maret 2024 21:55 Wib
PPP sebut ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru
Kamis, 29 Februari 2024 12:51 Wib
AHY: Saya belum dengar PPP berkoalisi bersama Prabowo-Gibran
Selasa, 27 Februari 2024 20:07 Wib