Sultan siap berdialog dengan warga terdampak bandara

id sultan

Sultan siap berdialog dengan warga terdampak bandara

Sri sultan HB X (Foto Antara/Noveradika)

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bersedia berdialog dengan warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan bandara.

"Nanti kita lihat, dasarnya apa. Kalau dialog bisa, tidak ada masalah," kata Sultan di Kulon Progo, Selasa.

Raja Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat ini mengatakan konsultasi publik baru selesai Februari 2019. Kalau nanti sudah selesai, PT Angkasa Pura akan mengajukan izin penetapan lokasi (IPL) bandara ke Pemda DIY.

"Setelah IPL, tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur tanah. Setelah itu selesai, baru ditentukan harganya berapa, akan ditentukan tim appraisal," kata Sultan.

Namun demikian, Sultan mengakui dirinya belum mendapat laporan atas hasil konsultasi publik. Saat ini, konsultasi masih berlangsung.

"Agendanya, konsultasi publik selesai akhir Februari 2015. Setelah itu, saya baru dapat laporan," kata Sultan.

Terkait 475 warga terdampak rencana pembangunan bandara yang belum hadir dalam konsultasi publik, menurut Sultan, konsultasi publik masih terus berlangsung hingga tiga tahapan.

"Sosialisasi rencana pembangunan bandara dilakukan dalam tiga tahapan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Sultan.

Sekretaris Tim Pengadaan Tanah sekaligus Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY Haryanto mengatakan peserta konsultasi publik ulang merupakan warga terdampak pembebasan lahan yang belum setuju atau belum sepakat dalam pembangunan bandara.

Ia mengatakan data semula sekitar 370 orang yang akan diundang, namun kepala desa memberikan data warga baru yang belum sempat terundang pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya sehingga total undangan menjadi 475 orang.

Terkait klaim Wahana Tri Tunggal (WTT) yang menuding data pendataan awal tidak sah, Haryanto mengungkapkan tim sudah memiliki bukti berupa data yang konkrit dan berasal dari kepala desa masing-masing.

"Data kami pegang dan secara otomatis juga kepala desa yang mengetahui data sebenarnya sehingga tidak ada yang diragukan," katanya.***3***

(U.KR-STR)
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024