Akademisi: Indonesia tegas melawan narkoba

Jogja (Antara Jogja) - Keteguhan pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba merupakan cara menyampaikan pesan bahwa Indonesia tegas melawan penyalahgunaan narkoba, kata seorang akademisi.

"Pemerintah Indonesia ingin menegaskan komitmennya kepada dunia internasional untuk melindungi warga negaranya dari bahaya penyalahgunaan narkoba," kata Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Irawan Jati di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba tidak sekadar dilihat dari dimensi penegakan hukum di level domestik, tetapi juga dilihat sebagai "perang" melawan kejahatan transnasional yang mengancam warga Indonesia

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas teritorial negara dan melibatkan sindikat internasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perdagangan obat terlarang.

"Tentu saja pernyataan `perang` atas sesuatu selalu membawa dua implikasi yakni timbulnya korban di kedua pihak dan upaya untuk meraih kemenangan dalam perang itu. Inilah yang kini sedang dilakukan Indonesia," katanya.

Ia mengatakan pemerintah tidak menginginkan jika Indonesia menjadi seperti negara-negara di kawasan Amerika Latin yang menghadapi permasalahan narkoba yang sangat akut.

Di kawasan tersebut tumbuh subur kartel narkoba yang mengendalikan secara penuh proses produksi, distribusi, dan penentuan harga komoditas narkoba yang banyak dipasarkan di negara lain.

"Jika sudah sampai pada tahap kartel maka perlawanan atas narkoba menjadi semakin berat," katanya.

Menurut dia, keputusan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi mati terpidana narkoba telah menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara yang warganya menjadi terpidana mati.

"Salah satunya, duta besar (dubes) Indonesia untuk Brazil mendapat perlakuan yang mengecewakan dari pemerintah Brazil ketika surat kepercayaan untuk bertugas sebagai dubes tidak jadi diterima oleh kepala negara Brazil," katanya.

Ia mengatakan eksekusi mati terpidana narkoba itu sekaligus menandai pergeseran kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam menempatkan posisinya di antara negara-negara dunia.

"Memang ada pergeseran kebijakan politik luar negeri dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)," katanya.

Menurut dia, SBY dikenal dengan slogannya "zero enemy one thousand friends" yang ingin merepresentasikan wajah Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang ramah dan bersahabat.

Oleh karena itu, SBY lebih banyak menahan kebijakan yang dapat menimbulkan reaksi negatif ke negeri lain. Dengan adanya kebijakan luar negeri itu Indonesia memberikan moratorium eksekusi mati bagi terpidana mati narkoba warga negara asing selama lima tahun.

"Hal itu juga terlihat dalam pemberian grasi kepada warga Australia, Corby yang terjerat kasus narkoba," katanya.

Ia mengatakan dampak dari kebijakan itu tentu saja antrean terpidana mati menumpuk dan menjadi beban pemerintahan berikutnya.

"Jokowi menghadapi dilema untuk menunjukkan ketegasannya yang sering menjadi sorotan di level domestik dan ini salah satunya ditunjukkan dengan ketidaktundukannya pada tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara lain," katanya.

(B015)