Wamenkeu berharap pembangunan bandara Kulon Progo disegerakan

Yogyakarta (Antara Jogja) - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengharapkan pembangunan infrastruktur bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disegerakan sebelum harga tanah naik.

"Pembangunan infrastruktur (bandara) perlu sesegera mungkin sebelum harga tanah naik lagi," kata Mardiasmo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DIY Tahun 2015 di Yogyakarta, Senin.

Menurut Mardiasmo, pembangunan bandara internasional tersebut akan menjadi kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo sehingga mampu mengejar pertumbuhan dengan kabupaten lainnya di DIY.

"Kulon Progo paling tertinggal tapi nanti jika 2017 atau paling lambat 2018 Bandara sudah siap beroperasi maka perekonomian di daerah itu akan maju pesat," kata dia.

Sebab, kata dia, pembangunan tersebut secara otomatis akan diikuti dengan perkembangan berbagai bisnis jasa di sekitarnya yang akan menekan kesenjangan ekonom Kulon Progo di banding kabupaten lainnya.

"Ada gula ada semut. Aktivitas bandara akan menjadi gula yang memicu pertumbuhan bisnis hotel, bisnis restoran, dan bisnis jasa lainnya. Akan luar biasa," kata dia.

Selain itu, kata dia, dengan pembangunan bandara baru tersebut, secara umum penerimaan pajak di DIY juga akan terdongkrak sehingga akan mampu berjalan beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Sebab secara teori pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus "in line" dengan penerimaan pajak," kata dia.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Imron Bulkin mengatakan jika dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di DIY memang telah terjadi kesenjangan perekonomian antarkabupaten/kota, dengan pendapatan perkapita terendah di Kulon Progo.

Hal itu mengacu data Bappenas pada 2013 yang menyebutkan PDRB per kapita Kota Yogyakarta mencapai Rp40.473.000/jiwa, Sleman Rp16.921.000/jiwa, Gunung Kidul Rp12.981.000/jiwa, Bantul Rp13.565.000/jiwa, sementara di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai Rp11.770.000/jiwa.

"Perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Yogyakarta hampir empat kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kulon Progo," kata dia.

Kepalan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Arie Yurwin mengatakan pihanya masih menunggu izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan bandara tersebut untuk melakukan tahap pengukuran tanah lokasi bandara.

Menurut dia, tahapan pembangunan bandara sudah melalui konsultasi publik tahap kedua, yang akan dilanjutkan dengan tahap pengkajian keberatan penduduk setempat. Setelah kajian itu selesai maka akan keluar IPL dari Pemda DIY. "Awal Maret ini ada kajian keberatan. Setelah IPL keluar baru kami mulai melakukan pengukuran tanah," kata dia.
L007