Disperindagkop Bantul lakukan operasi pasar beras

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai melakukan operasi pasar beras untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah ini mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

"Hari ini (Rabu,4/3) mulai operasi pasar beras di Desa Srimartani, Piyungan sebanyak dua ton beras, kemudian besok Kamis (5/3) dilanjutkan di Desa Poncosari Srandakan sebanyak enam ton," kata Kepala Disperindagkop Bantul, Sulistyanto di Bantul, Rabu.

Menurut dia, operasi pasar khusus beras tersebut digelar untuk membantu warga mendapatkan beras menyusul tingginya harga beras itu di pasaran, dan operasi ini dijadwalkan berlanjut selama sepekan ke depan di lokasi dan sasaran warga yang berbeda.

"Operasi ini sesuai permintaan kecamatan dan desa yang diadakan di kantor-kantor desa agar mendekati sasaran keluarga tidak mampu, karena tujuan operasi pasar untuk menyediakan beras murah bagi warga tidak mampu," kata Sulistyanto.

Ia mengatakan, sampai saat ini dari 17 kecamatan di Bantul yang sudah mengajukan untuk operasi pasar beras ada delapan kecamatan, sementara kecamatan lain pihaknya masih menunggu permintaan, meski tidak menutup kemungkinan tidak mengajukan.

"Ada kecamatan yang mengajukan dan ada yang tidak, seperti Kecamatan Bantul ini tidak mengajukan, namun ada juga di satu kecamatan semua desa tidak mengajukan, sehingga dari 75 desa di Bantul tidak semua mengajukan," katanya.

Menurut dia, setiap desa yang mengajukan operasi pasar beras kebutuhannya berbeda-beda tergantung jumlah warga miskin di daerah itu, akan tetapi rata-rata berkisar antara tiga sampai empat ton beras, meskipun ada yang mengajukan enam ton.

Dalam operasi pasar tersebut, kata dia petugas dari Bulog menyediakan beras jenis C4 medium yang dijual dengan harga Rp7.500 per kilogram, namun dikemas dalam satu sak berisi lima kilogram yang dijual dengan harga Rp37 ribu per sak.

"Secara teknis kegiatan operasi pasar beras kami serahkan ke masing-masing desa, apakah dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) ataupun kartu miskin, namun kami minta jangan sampai salah sasaran," katanya.

(KR-HRI)